ANALITIKNEWS.COM – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat menuai beragam tanggapan dari DPRD Samarinda.
Meskipun Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan mengganggu proses pembangunan daerah, sejumlah anggota legislatif justru menilai sebaliknya.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyatakan kekhawatirannya bahwa kebijakan ini dapat menghambat perencanaan serta pelaksanaan pembangunan di Kota Tepian.
“Dengan anggaran yang ada saja, kebutuhan pembangunan di Samarinda masih belum tercukupi. Apalagi jika dilakukan pemangkasan, otomatis kita akan kesulitan dalam merencanakan pembangunan,” ujar Samri.
Menurutnya, anggaran daerah saat ini belum mencukupi untuk mendanai seluruh program prioritas pembangunan kota, sehingga kebijakan efisiensi berpotensi memperlambat realisasi proyek infrastruktur maupun sektor vital lainnya.
Selain itu, Samri juga menyoroti efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum berjalan secara optimal.
Ia mengusulkan agar alokasi anggaran untuk program tersebut dialihkan ke sektor pendidikan, yang dianggap lebih mendesak dan memiliki dampak jangka panjang bagi masyarakat.
“Kita sudah mendengar suara mahasiswa yang demo di depan DPRD Kaltim. Mereka butuh pendidikan gratis, bukan makan gratis,” tegasnya.
Samri juga mempertanyakan kecukupan anggaran untuk program makan gratis yang hanya mengalokasikan Rp10 ribu hingga Rp15 ribu per porsi, mengingat pentingnya standar gizi yang harus dipenuhi.
“Jangan sampai program yang niatnya membahagiakan masyarakat malah menjadi beban karena kualitas makanannya tidak sesuai harapan,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa kebutuhan mendesak masyarakat saat ini adalah akses pendidikan yang lebih terjangkau dan berkualitas, sehingga pemerintah perlu lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran berdasarkan skala prioritas.
“Kami di DPRD lebih sepakat jika dana efisiensi itu dialihkan untuk pendidikan gratis. Ini akan lebih berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Samarinda,” pungkasnya.
DPRD Samarinda berharap pemerintah pusat dapat mengkaji ulang kebijakan efisiensi anggaran ini, terutama dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan di daerah yang masih membutuhkan dukungan fiskal optimal. (adv)
