ANALITIKNEWS.COM – Persoalan akurasi data kependudukan di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Suparno, menilai kondisi data kependudukan di daerah berjuluk Kota Tepian tersebut masih dalam kondisi semrawut dan perlu perhatian serius.
Meski Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Samarinda telah berupaya melakukan pembenahan, Suparno menilai akar persoalan terletak pada rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan perubahan data kependudukan. Menurutnya, hal ini membuat upaya pembaruan data menjadi kurang efektif.
“Sebetulnya data kependudukan ini carut-marut. Disdukcapil sudah berinisiatif untuk membaikinya, tapi masalah utamanya adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah,” ujar Suparno.
Ia menyebutkan, banyak warga yang tidak segera melaporkan perubahan penting, seperti saat pindah domisili, menikah, atau ketika terjadi kematian dalam keluarga. Akibatnya, data yang tersimpan di sistem kependudukan menjadi tidak akurat dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
“Ketika masyarakat pindah, mereka tidak segera melaporkan ke Capil. Begitu juga saat menikah, biasanya mereka baru mengurus dokumen setelah anaknya lahir,” katanya.
Lebih lanjut, Suparno juga mengkritisi perilaku sebagian masyarakat yang baru melaporkan kematian anggota keluarga jika berkaitan dengan urusan warisan atau utang-piutang. Menurutnya, ini menunjukkan minimnya pemahaman tentang pentingnya pelaporan data kematian secara tepat waktu.
“Masyarakat kita ini masih kurang wawasannya. Kalau ada warisan, baru dilaporkan. Tapi kalau tidak ada apa-apa, ya dibiarkan saja. Akhirnya, data di sistem tetap tercatat padahal orangnya sudah meninggal,” ungkapnya.
Melihat kondisi tersebut, Suparno mendorong adanya langkah-langkah strategis berupa penguatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Ia menilai, perlu ada pendekatan yang lebih intensif agar warga memahami pentingnya tertib administrasi kependudukan.
“Harapan kami ke depan, harus ada penguatan dalam sosialisasi. Masyarakat perlu disadarkan bahwa data kependudukan yang valid dan akurat sangat penting, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk pelayanan publik secara menyeluruh,” tegasnya.
Data kependudukan yang tidak akurat bisa berdampak pada perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, hingga bantuan sosial. Oleh karena itu, DPRD Samarinda berharap sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat bisa terus ditingkatkan demi membangun sistem kependudukan yang tertib dan terpercaya.
(ADV)
