ANALITIKNEWS.COM – Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi memberiikan tanggapan perihal keterlibatan sejumlah kader partainya dalam kepemilikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ia menegaskan tidak pernah ada instruksi resmi yang mengarahkan kader untuk membangun maupun mengelola SPPG untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menilai munculnya anggapan bahwa keterlibatan kader merupakan agenda partai perlu diluruskan agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
“Karena ada juga dibawa-bawa nama partai, tapi yang bisa kami sampaikan mewakili partai bahwa tentu tidak ada instruksi institusional gitu,” ujar Prasetyo Hadi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis (11/6).
Pernyataan tersebut menjadi penegasan resmi Gerindra di tengah sorotan publik terhadap keterlibatan sejumlah kader partai politik dalam program strategis pemerintah yang saat ini tengah dijalankan secara bertahap di berbagai daerah.
Gerindra Sebut Kader Bertindak Atas Inisiatif Sendiri
Prasetyo menjelaskan bahwa apabila terdapat kader Gerindra yang tercatat sebagai pemilik atau pengelola SPPG, hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu. Menurutnya, partai tidak pernah mengatur maupun mengoordinasikan keterlibatan kader dalam program tersebut.
“Kalau pun ada yang dianggap kader atau perorangan, yaitu tentu atas inisiatif masing-masing,” katanya.
Ia menambahkan bahwa setiap warga negara, termasuk kader partai politik, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam program-program yang dibuka pemerintah selama memenuhi persyaratan yang berlaku. Karena itu, keterlibatan kader dalam SPPG tidak dapat serta-merta dikaitkan dengan kebijakan organisasi politik.
Dalam konteks politik, pernyataan ini sekaligus menjadi upaya Gerindra untuk menegaskan batas antara aktivitas individu kader dan sikap resmi partai. Langkah tersebut dinilai penting mengingat program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang mendapat perhatian luas dari publik.
Tekankan Transparansi dan Kualitas Pelayanan
Meski tidak mengeluarkan instruksi kepada kader untuk mendirikan SPPG, Gerindra mengakui adanya sejumlah anggota partai yang terlibat dalam pengelolaan dapur program MBG. Karena itu, partai mengingatkan kader agar menjalankan kegiatan sesuai aturan serta menjaga kualitas pelayanan.
Prasetyo menegaskan bahwa yang tidak diperbolehkan adalah pelanggaran terhadap prosedur maupun standar yang telah ditetapkan pemerintah. Ia mengatakan partai secara internal terus mengingatkan kader yang mengelola SPPG agar menjaga kualitas makanan dan layanan kepada masyarakat.
“Dan perlu kami sampaikan di dalam internal partai kami berulang kali menekankan bahwa kepada saudara-saudara yang anggota Partai Gerindra yang apa namanya memiliki dapur-dapur SPPG untuk untuk harus wajib menjaga kualitas sebagaimana standar yang sudah kita tetapkan,” ujarnya.
Melalui penjelasan tersebut, Gerindra menegaskan bahwa keterlibatan kader dalam SPPG merupakan aktivitas personal yang tidak mewakili kebijakan partai. Di saat yang sama, partai meminta seluruh kader yang terlibat dalam program MBG untuk menjaga transparansi, mematuhi regulasi, dan memastikan kualitas layanan tetap sesuai standar pemerintah.
(*)
