ANALITIKNEWS.com – DPRD Kota Samarinda menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kualitas pendidikan di tengah ancaman krisis tenaga pengajar.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menyampaikan bahwa lembaga legislatif daerah tidak tinggal diam melihat prediksi kekurangan guru yang bisa mencapai 765 orang hingga akhir 2026.
“Ini bukan sekadar angka, tetapi masa depan anak-anak Samarinda,” ujarnya
Novan menyebut kondisi ini menjadi ancaman serius bagi kualitas pendidikan di daerah.
“Angka kekurangannya masih bisa terus bertambah sampai akhir tahun,” kata Novan.
Menurutnya, regulasi perekrutan tenaga non-ASN yang terbatas serta proses panjang penempatan CPNS membuat kebutuhan guru tidak bisa segera terpenuhi.
“Guru yang lolos CPNS tidak bisa langsung masuk mengajar karena masih ada proses lanjutan yang harus diselesaikan,” jelasnya.
Untuk sementara, sekolah terpaksa menggunakan skema BOSDA, namun keterbatasan anggaran membuat solusi ini tidak ideal.
Namun, DPRD menilai skema ini belum cukup kuat untuk menjawab kebutuhan jangka panjang karena keterbatasan anggaran.
“Jika hanya mengandalkan BOSDA, kemampuan pembiayaannya memang sangat terbatas,” tandasnya.
Sebelumnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda mencatat bahwa saat ini terdapat kekurangan lebih dari 700 guru di berbagai jenjang sekolah.
Kondisi ini menjadi perhatian utama pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan pemerataan layanan pendidikan dan efektivitas proses belajar mengajar di sekolah.
Pelaksana Tugas Kepala Disdikbud Samarinda, Ibnu Araby, menyampaikan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi persoalan tersebut secara menyeluruh dan memasukkannya dalam catatan prioritas penanganan hingga akhir tahun.
“Yang jelas kita akan antisipasi itu, yang jelas itu catatan kita, sampai akhir tahun ini itu memang kurangnya sekian,” ujar Ibnu Araby, Kamis (28/5/2026).
Meski kekurangan guru cukup besar, Disdikbud Samarinda memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung di sekolah-sekolah. Pihak sekolah mengandalkan guru yang ada untuk menutup kekosongan tenaga pengajar.
Di tingkat Sekolah Dasar, sekolah biasanya mengalihkan tugas mengajar kepada guru lain ketika guru kelas atau guru mata pelajaran tertentu tidak tersedia. Guru piket juga sering mengambil peran tambahan untuk menjaga proses belajar tetap berjalan.
Skema ini membuat seluruh kelas tetap terisi, namun sekolah harus menyesuaikan pembagian tugas secara fleksibel setiap hari.
Beban Guru Meningkat Signifikan
Kondisi kekurangan guru tidak hanya berdampak pada sistem pembelajaran, tetapi juga meningkatkan beban kerja tenaga pendidik yang ada. Guru harus merangkap tugas mengajar di luar jam dan tanggung jawab normal mereka.
Akibatnya, jam mengajar guru meningkat tanpa penambahan waktu belajar siswa. Hal ini menciptakan ketimpangan beban kerja di lingkungan sekolah.
“Akhirnya dia yang harusnya mengajar satu minggu itu 8 jam kayaknya, karena membantu teman yang lain yang tidak ada gurunya atau kosong gurunya, dia mau-mau ya nambah jamnya,” kata Ibnu.
(adv/dprdsmd)
