ANALITIKNEWS.COM – Pemerintah mulai memetakan sekolah dasar negeri (SDN) yang mengalami kekurangan peserta didik sebagai langkah awal menyusun kebijakan untuk mengatasi penurunan jumlah murid di berbagai daerah.
Pendataan nasional yang dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan menjadi dasar pembahasan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna mencari solusi terhadap fenomena yang muncul pada awal tahun ajaran 2026/2027.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan pemerintah tidak ingin mengambil kebijakan tanpa didukung data yang akurat.
Karena itu, Kemendikdasmen lebih dulu menginventarisasi sekolah-sekolah yang mengalami penurunan jumlah peserta didik sebelum menentukan langkah lanjutan.
“Kementerian sedang mendata sekolah yang jumlah muridnya kurang dari 60,” kata Mu’ti kepada wartawan, Jumat (17/7), dikutip dari detik.com.
Pendataan tersebut dilakukan setelah muncul laporan mengenai banyaknya SD negeri di sejumlah daerah yang hanya menerima sedikit murid baru pada masa penerimaan peserta didik tahun ajaran 2026/2027. Kondisi itu menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pendidikan dasar, mulai dari pemanfaatan sarana dan prasarana hingga distribusi tenaga pendidik.
Selain mengumpulkan data, Kemendikdasmen juga mulai memperkuat koordinasi dengan Kemendagri. Langkah ini dinilai penting mengingat pemerintah daerah memiliki peran besar dalam pengelolaan sekolah dasar negeri.
Abdul Mu’ti mengungkapkan dirinya telah membicarakan persoalan tersebut dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menurutnya, kedua kementerian akan menggelar rapat khusus untuk membahas penyebab sekaligus alternatif penyelesaian fenomena sekolah negeri yang minim murid.
“Secara nonformal saya sudah menyampaikan masalah menurunnya jumlah murid SD kepada Bapak Mendagri. Nanti akan diadakan rapat khusus membahas fenomena tersebut,” kata Mu’ti.
Koordinasi lintas kementerian diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi di setiap daerah. Pemerintah menyadari bahwa penyebab berkurangnya jumlah murid tidak selalu sama, sehingga diperlukan pendekatan yang berbasis data sebelum menetapkan langkah penanganan.
Fenomena tersebut mencuat bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2026/2027 yang ditandai pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Dalam beberapa hari terakhir, Abdul Mu’ti juga meninjau sejumlah sekolah untuk memantau langsung pelaksanaan MPLS sekaligus melihat kondisi penerimaan peserta didik baru.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai rencana pembahasan bersama Kemendikdasmen. Saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/7), Tito memilih menunda tanggapannya.
“Entar, saya jawab nanti dululah,” kata Tito menjawab pertanyaan wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (16/7).
Hasil pendataan yang tengah dilakukan Kemendikdasmen nantinya akan menjadi pijakan pemerintah dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi persoalan minimnya murid di sejumlah SD negeri.
(*)
