ANALITIKNEWS.COM – Maraknya praktik parkir liar di kawasan Teras Samarinda menjadi perhatian serius bagi Komisi III DPRD Samarinda.
Anggota Komisi III, Andriansyah, menegaskan bahwa perlu ada sistem pengelolaan parkir yang lebih terstruktur untuk menciptakan ketertiban dan memberikan manfaat langsung bagi warga sekitar.
Meskipun telah tersedia lahan parkir resmi, praktik parkir liar tetap menjamur di kawasan ini.
Upaya penertiban yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda dinilai belum efektif dalam mengurangi jumlah kendaraan yang diparkir sembarangan.
Bahkan, kondisi ini membuka peluang bagi juru parkir (jukir) ilegal untuk memanfaatkan situasi dan menarik pungutan liar dari pengendara.
“Kami melihat bahwa penyebab utamanya bukan hanya kekurangan lahan, tapi lemahnya penerapan aturan yang ada,” tegas Andriansyah.
Untuk mengatasi persoalan ini, Andriansyah menekankan pentingnya membangun sistem parkir terintegrasi yang dapat mengatur alur lalu lintas di Samarinda secara menyeluruh. Beberapa solusi yang diusulkan DPRD meliputi:
- Digitalisasi sistem parkir untuk mengurangi potensi pungutan liar dan meningkatkan transparansi.
- Pemasangan CCTV di kawasan rawan parkir liar untuk meningkatkan pengawasan dan mencegah penyalahgunaan.
- Integrasi pembayaran parkir dengan aplikasi digital agar masyarakat bisa membayar parkir secara resmi dan menghindari pungutan liar.
“Kami di DPRD siap bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun sistem pengelolaan parkir yang lebih baik,” tambahnya.
Selain solusi teknis, Andriansyah juga mengusulkan agar pengelolaan parkir melibatkan warga sekitar yang sedang menganggur.
Skema ini memungkinkan sebagian hasil parkir masuk ke kas RT, sementara sisanya digunakan untuk menggaji warga yang bertugas sebagai pengelola parkir resmi.
“Ini tidak hanya menciptakan ketertiban, tapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat,” jelasnya.
Andriansyah menegaskan bahwa DPRD tidak ingin hanya menjadi pengawas, tetapi juga mitra pemerintah dalam mencari solusi terbaik bagi masyarakat.
“Kami ingin hubungan antara DPRD dan pemerintah seperti teman. Kalau niatnya untuk membangun kota, ayo kita kerja sama,” ujar politisi Partai Demokrat ini.
Ke depan, DPRD berharap pemerintah kota bisa memperkuat kolaborasi dalam menyusun regulasi dan penegakan aturan untuk mengatasi parkir liar secara menyeluruh.
“Kita perlu solusi yang bukan hanya bersifat reaktif, tapi juga berkelanjutan untuk kepentingan seluruh warga Samarinda,” tutup Andriansyah.
Dengan langkah-langkah ini, DPRD Samarinda berharap persoalan parkir liar dapat ditangani dengan lebih efektif, menciptakan ketertiban di jalan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. (adv)
