ANALITIKNEWS.COM – Komisi III DPRD Kota Samarinda menyatakan dukungan kuat terhadap langkah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mengembangkan Program Kecamatan Tangguh Bencana sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam, khususnya banjir dan longsor, yang kerap melanda kota ini.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyampaikan pernyataan tersebut usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak BPBD Kota Samarinda, yang digelar di Kantor DPRD pada Selasa (22/7/2025).
“Kami memberikan catatan agar BPBD lebih intens turun ke wilayah-wilayah kecamatan untuk mempersiapkan pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana. Tujuannya agar setiap wilayah memiliki kesiapan mandiri dalam menghadapi bencana, tidak selalu bergantung pada bantuan pusat,” ujar Deni.
Menurut Deni, selama ini BPBD telah menunjukkan kinerja yang cukup optimal meski dengan keterbatasan anggaran. Namun, mengingat tingginya potensi bencana di Samarinda, ia menilai perlu adanya penguatan alokasi anggaran secara komprehensif demi memperkuat infrastruktur kesiapsiagaan di tingkat lokal.
DPRD juga menyambut baik adanya rencana BPBD untuk menambah dana standby tanggap darurat serta meningkatkan program penyuluhan kebencanaan kepada masyarakat, yang dinilai krusial untuk membangun budaya sadar risiko di tengah masyarakat.
Deni juga menekankan pentingnya penerapan konsep pentahelix dalam penanggulangan bencana, yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media.
“Kami mendorong perusahaan-perusahaan di Samarinda agar dapat berkontribusi melalui program CSR mereka. Bentuknya bisa berupa penyediaan alat berat, logistik, dapur umum, atau bentuk dukungan lainnya saat terjadi bencana. Ini adalah tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Deni mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pembangunan di daerah yang rawan longsor. Ia meminta BPBD untuk memperluas pemasangan rambu rawan bencana serta menggencarkan edukasi publik terkait mitigasi dan adaptasi bencana.
“Kesadaran dan kedisiplinan warga sangat penting. Jangan bangun rumah di wilayah tebing atau bantaran sungai tanpa pertimbangan risiko. Kami harap BPBD bisa terus sosialisasi langsung ke lapangan,” katanya.
Program Kecamatan Tangguh Bencana merupakan langkah strategis BPBD Samarinda dalam membangun resiliensi wilayah terhadap bencana, sejalan dengan meningkatnya intensitas hujan dan perubahan iklim yang memperbesar risiko bencana hidrometeorologi.
Dengan sinergi lintas sektor dan komitmen politik dari DPRD, diharapkan program ini dapat berjalan optimal dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Kota Tepian.
(ADV)
