ANALITIKNEWS.COM – Komisi III DPRD Kota Samarinda menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif lintas sektor dalam penanggulangan bencana, khususnya menghadapi ancaman banjir dan longsor yang kerap menghantui sejumlah wilayah di Kota Tepian. Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyerukan agar semua elemen masyarakat turut terlibat, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat sipil.
“Penanggulangan bencana tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah. Ini tanggung jawab bersama,” ujar Deni dalam keterangannya kepada media, Kamis (25/7/2025).
Ia menekankan perlunya sinergi melalui pendekatan pentahelix yang mengintegrasikan berbagai sektor dalam satu gerakan terpadu. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Samarinda, kata Deni, dapat dilibatkan secara aktif dalam penanganan bencana melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Bentuk kontribusi yang bisa diberikan antara lain penyediaan alat berat, logistik, hingga pembangunan dapur umum saat terjadi bencana.
Lebih lanjut, Deni juga menyoroti pentingnya percepatan program Kecamatan Tangguh Bencana, yang dinilai vital untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan. Program ini, menurutnya, akan memperkuat kapasitas kecamatan dan kelurahan dalam merespons bencana secara cepat dan mandiri.
“Jangan tunggu bencana baru bergerak. BPBD harus aktif turun ke lapangan, membangun koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan,” tegasnya.
Politikus Partai Gerindra ini juga mengapresiasi upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda yang telah bekerja maksimal meski masih terkendala keterbatasan anggaran. Namun demikian, ia mendorong adanya tambahan dana darurat serta perluasan program penyuluhan kebencanaan agar mitigasi bencana bisa lebih menyentuh masyarakat di tingkat bawah.
Deni menegaskan bahwa strategi penanggulangan bencana harus dibarengi dengan upaya edukasi masyarakat dan penataan wilayah yang tepat sasaran. Ia mengingatkan bahwa keselamatan jiwa warga harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan penanganan bencana.
“Edukasi dan penataan wilayah harus jalan beriringan. Ini soal nyawa warga,” pungkasnya.
Komisi III DPRD Samarinda berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan program penanggulangan bencana agar tidak hanya menjadi wacana atau konsep di atas kertas, melainkan benar-benar direalisasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kolaborasi menyeluruh diyakini sebagai kunci untuk menciptakan ketangguhan kota dalam menghadapi bencana.
(ADV)
