ANALITIKNEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mendorong pemerintah kota agar melakukan penanganan banjir secara menyeluruh.
Komisi III DPRD Samarinda menilai penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi agar mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim menegaskan pemerintah perlu menjalankan program pengendalian banjir berdasarkan sistem yang telah dirancang dalam master plan setiap kawasan.
Menurut Rohim, langkah penanganan banjir tidak cukup hanya fokus pada pengerukan drainase atau pembangunan infrastruktur tertentu secara terpisah. Pemerintah harus memastikan seluruh elemen dalam sistem pengendali banjir dapat berfungsi secara terpadu.
“Di setiap kawasan itu sebenarnya sudah ada master plan sistem pengendali banjirnya. Jadi satu sistem selesaikan dulu,” ujarnya belum lama ini.
Penanganan Banjir Harus Menyeluruh
Rohim menjelaskan setiap kawasan rawan banjir di Samarinda memiliki kebutuhan penanganan yang berbeda.
Karena itu, pemerintah harus menyelesaikan seluruh komponen dalam sistem pengendalian banjir mulai dari drainase, kolam retensi, polder, hingga outlet pembuangan air.
Ia menilai pembangunan yang dilakukan setengah-setengah justru membuat fungsi pengendalian banjir tidak berjalan optimal saat intensitas hujan meningkat.
“Jangan sampai retensinya dibangun tapi outlet dan drainasenya tidak dikerjakan, akhirnya tidak berfungsi,” katanya.
Menurutnya, keberadaan kolam retensi dan polder memang penting untuk menampung debit air sementara. Namun fasilitas tersebut tetap membutuhkan saluran drainase yang baik agar air dapat mengalir menuju titik pembuangan dengan lancar.
Komisi III DPRD Samarinda pun terus mendorong agar pemerintah kota memprioritaskan penyelesaian sistem pengendalian banjir secara utuh di setiap kawasan. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan manfaat jangka panjang dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah.
Optimalisasi Anggaran Normalisasi Drainase
Selain menyoroti pembangunan infrastruktur, Rohim juga mengingatkan pentingnya optimalisasi anggaran rutin yang tersedia di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda untuk normalisasi drainase dan penanganan sedimentasi.
Ia menilai pengerukan sedimentasi saluran air harus dilakukan secara rutin agar aliran air tidak tersumbat ketika hujan deras mengguyur kota.
“Termasuk sedimentasi itu sebenarnya sudah ada anggaran rutin di DPUPR untuk normalisasi dan pengurukan,” tandasnya.
Rohim berharap pemerintah dapat memaksimalkan penggunaan anggaran tersebut agar persoalan genangan air di sejumlah titik dapat segera diminimalkan.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan agar pekerjaan berjalan efektif dan tepat sasaran.
