ANALITIKNEWS.COM – Pemerintah Kota Samarinda terus menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pembangunan Kalimantan Timur.
Hal ini terlihat dari kehadiran langsung Wali Kota Samarinda, Andi Harun, dalam agenda strategis Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029, yang dilaksanakan di Pendopo Odah Etam, Jalan Gajah Mada, Samarinda, pada Senin (5/5/2025).
Dalam forum perencanaan tersebut, Wali Kota Andi Harun menyampaikan pandangan visionernya mengenai pentingnya sinergi dan kesinambungan perencanaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Menurutnya, keberhasilan pembangunan akan sangat bergantung pada kekompakan dan kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah.
“Sinergi dan kolaborasi itu indah didengar, tapi kalau tidak ditindaklanjuti dengan pertemuan teknokratik, hanya akan jadi jargon belaka,” ujarnya.
Ia menjelaskan fokus RPJMD yang diarahkan Gubernur Kaltim pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk dorongan untuk menjadikan Kalimantan Timur sebagai penggerak ekonomi hijau dan biru berbasis sektor non-komoditas seperti pertanian, perikanan, dan UMKM.
Namun, ia juga memberikan masukan Soal efisiensi anggaran misalnya, ia mengakui target efisiensi 70 persen yang dicanangkan gubernur.
“Kalau dipaksakan di tingkat kota, bisa mengganggu perekonomian masyarakat. Karena berkurangnya perputaran uang di masyarakat bisa memperparah inflasi,” jelasnya.
Salah satu tantangan nyata menurutnya adalah soal status jalan yang sering memicu polemik di masyarakat.
“Banyak jalan rusak di Samarinda itu statusnya jalan provinsi atau jalan negara kita enggak bisa masuk tanpa izin. Jadi publik harus tahu, kami bukan diam, tapi terbatas oleh regulasi,” tuturnya.
Ia juga menyinggung kebutuhan pengendalian banjir yang masih membutuhkan anggaran besar dan kerja sama semua pihak.
“Misalnya pembangunan turap di Sungai Karang Mumus itu masih butuh dana sekitar 900 miliar. Kalau hanya andalkan kota, tidak mungkin tapi kan ini tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Ia pun menyarankan agar usai Musrenbang, segera ada pertemuan teknis antara Sekda, Bappeda, dan tim anggaran provinsi serta kabupaten/kota.
“Baru sinergi bisa jalan jangan berhenti di forum-forum seremonial,” tandasnya.
(ADV)
