Pandangan tersebut disampaikan Andi Harun melalui tulisan reflektif yang dibagikannya usai berdiskusi dengan putrinya mengenai kondisi pasar keuangan, investasi, pelemahan nilai tukar rupiah, serta dampaknya terhadap kemampuan keuangan pemerintah daerah, Minggu (7/6/2026).
Menurut Andi Harun, tekanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak hanya berdampak pada perekonomian nasional, tetapi juga berimbas langsung pada kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Pelemahan Rupiah Dinilai Berdampak pada Fiskal Daerah
Andi Harun menjelaskan bahwa melemahnya nilai tukar rupiah berpotensi meningkatkan biaya logistik, harga material pembangunan, hingga mendorong inflasi yang pada akhirnya memengaruhi kemampuan belanja pemerintah daerah.
“Ketika rupiah berada dalam tekanan terhadap dolar AS, yang terguncang bukan hanya pasar keuangan, tetapi juga stabilitas fiskal daerah. Dampaknya merambat ke biaya hidup, harga barang, hingga akhirnya menghantam kemampuan belanja pemerintah daerah,” tulis Andi Harun.
Ia menilai tantangan tersebut semakin besar seiring kebijakan fiskal nasional yang kini lebih disiplin. Akibatnya, transfer anggaran dari pemerintah pusat ke daerah diperkirakan tidak lagi sebesar tahun-tahun sebelumnya.
Menurutnya, pemerintah daerah harus mulai menyesuaikan diri dengan ruang fiskal yang semakin terbatas tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
APBD Samarinda Turun dari Rp5,8 Triliun Menjadi Rp3,2 Triliun
Andi Harun mengungkapkan bahwa Samarinda mulai merasakan dampak perubahan kebijakan fiskal tersebut.
Ia menyebut APBD Kota Samarinda yang pada 2025 berada di kisaran Rp5,8 triliun mengalami penurunan menjadi sekitar Rp3,2 triliun pada 2026. Sementara pada 2027, nilai APBD diperkirakan hanya berada di angka Rp3,3 triliun.
“Ini bukan sekadar penurunan angka. Ini adalah perubahan lanskap fiskal. Masalahnya, kebutuhan masyarakat tidak ikut turun,” ujarnya.
Menurut dia, kondisi tersebut mengharuskan pemerintah mengubah cara pandang dalam mengelola anggaran daerah.
Konsep APBD Cerdas Jadi Strategi Baru Pemkot Samarinda
Sebagai langkah antisipasi, Andi Harun memperkenalkan konsep “APBD Cerdas” yang menitikberatkan pada efektivitas penggunaan anggaran dibanding sekadar mengejar besaran APBD.
Dalam simulasi APBD 2027 sebesar Rp3,3 triliun, ia mengusulkan sekitar 30 persen anggaran dialokasikan untuk belanja wajib dan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta subsidi masyarakat.
Selanjutnya, sekitar 20 persen diarahkan untuk pembangunan infrastruktur prioritas, termasuk pengendalian banjir, drainase, jalan, dan konektivitas logistik.
Kemudian 10 persen dialokasikan bagi program pemberdayaan ekonomi dan UMKM guna menjaga daya tahan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, sekitar 30 persen anggaran diperuntukkan bagi operasional pemerintahan dan birokrasi yang dijalankan dengan prinsip efisiensi dan reformasi birokrasi.
Lima persen lainnya disiapkan sebagai dana cadangan dan mitigasi risiko, termasuk stabilisasi harga pangan dan penanganan bencana. Sedangkan lima persen terakhir diarahkan untuk inovasi dan transformasi digital melalui pengembangan program Smart City dan digitalisasi pelayanan publik.
PAD Samarinda Ditarget Tetap Bertahan di Rp1,2 Triliun
Di sisi pendapatan daerah, Andi Harun memperkirakan sekitar 60 persen APBD Samarinda masih akan bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan tetap mampu menyumbang sekitar 36 persen atau setara Rp1,2 triliun.
Menurutnya, mempertahankan capaian PAD tersebut bukan pekerjaan yang mudah di tengah tekanan ekonomi dan perubahan kebijakan fiskal nasional.
“Dalam situasi ekonomi dan kebijakan fiskal saat ini, pemerintah daerah tidak punya banyak pilihan selain berani memasang target tinggi dan bekerja keras mencapainya,” katanya.
Andi Harun Ajak Masyarakat Pahami Keterbatasan Fiskal
Andi Harun menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan APBD tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa dalam kondisi fiskal yang lebih terbatas, tidak semua kebutuhan pembangunan dapat dipenuhi secara bersamaan.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dalam era fiskal yang terbatas, dibutuhkan kesadaran kolektif bahwa tidak semua kebutuhan bisa dipenuhi sekaligus. Namun keterbatasan bukan berarti kegagalan,” ujarnya.
Sebagai salah satu daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Samarinda juga menghadapi tantangan tambahan berupa meningkatnya kebutuhan infrastruktur dan pelayanan publik.
Karena itu, Andi Harun menilai transformasi pengelolaan anggaran menjadi kebutuhan yang tidak boleh ada penundaan lagi.
“Perilaku anggaran Samarinda harus bertransformasi menjadi adaptif, tangguh, dan cerdas. Sebab masa depan sebuah kota tidak ditentukan oleh seberapa besar anggarannya, melainkan oleh seberapa cerdas mengelolanya,” tutup Andi Harun.
(Redaksi)
