ANALITIKNEWS.COM – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menanggapi usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait pola pemilihan kepala daera semestinya ditunjuk oleh pemerintah pusat dan DPRD.
Puan menyatakan, wacana tersebut masih harus didiskusikan secara menyeluruh oleh semua partai politik.
Ia menekankan pentingnya forum resmi melalui fraksi-fraksi di DPR maupun pertemuan antarpengurus partai untuk membahas hal ini secara matang.
“Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Cak Imin, itu masih merupakan wacana. Tentu saja semua partai harus berkumpul, berunding untuk mendiskusikan hal tersebut,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/6).
Sebelumnya Muhaimin Iskandar menilai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus dievaluasi total.
Menurut Cak Imin, sapaan akrabnya, kepala daerah semestinya ditunjuk oleh pemerintah pusat atau dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di masing-masing daerah.
Cak Imin mengatakan PKB ingin ada dua pola dalam pemilihan kepala daerah.
Kedua pola itu adalah gubernur dipilih oleh pemerintah pusat, sementara bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD.
“Nah, melihat kondisi itu PKB berkesimpulan harus ada cari jalan efektif antara kemauan rakyat dengan kemauan pemerintah pusat. Nah, karena pilkada secara langsung ini berbiaya tinggi, maka kita ingin sebetulnya dua pola,” kata Cak Imin, di JCC Senayan, Rabu (23/7).
“Pola yang pertama, gubernur sebagai perwakilan pemerintahan pusat ditunjuk oleh pemerintah pusat, gubernur. Tetapi bupati, karena dia bukan perwakilan pemerintah pusat, bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD,” tambahnya.
(*)
