ANALITIKNEWS.COM – Tingginya harga seragam dan atribut sekolah kembali menjadi sorotan masyarakat Samarinda, terutama menjelang tahun ajaran baru. Keluhan para orang tua murid yang merasa terbebani oleh mahalnya perlengkapan sekolah ditanggapi serius oleh Komisi IV DPRD Samarinda dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Senin (21/7/2025).
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menyampaikan bahwa pihaknya mendorong langkah konkret dari pemerintah daerah, termasuk kebijakan subsidi seragam untuk meringankan beban ekonomi warga.
“Kondisi ekonomi sekarang tidak baik-baik saja. Keluarga dipaksa mengeluarkan biaya besar, sementara harga barang terus naik. Maka wajar jika keluhan makin banyak,” ujar Novan.
Ia mengungkapkan bahwa dari hasil survei yang dilakukan DPRD Samarinda terhadap harga perlengkapan sekolah di pasaran, ditemukan adanya ketidakwajaran dalam harga jual, khususnya seragam. Harga seragam atasan, celana, hingga rok panjang disebut bervariasi tajam, tergantung bahan, namun tetap harus memiliki batas harga tertinggi yang wajar.
Untuk itu, Komisi IV mendesak Disdikbud melakukan standarisasi harga seragam di seluruh sekolah, terutama yang dijual melalui koperasi. Langkah ini dinilai sebagai solusi jangka pendek untuk menghindari praktik pengambilan keuntungan berlebihan oleh koperasi sekolah.
“Kami melihat ada beberapa harga yang tidak masuk akal, dan ini harus segera diatur. Standarisasi ini penting agar koperasi bisa menyesuaikan harga dengan kondisi pasar,” tegas Novan.
Namun tak hanya soal harga seragam, beban orang tua murid juga disebut bertambah karena adanya pungutan biaya lain yang dinilai tidak relevan. Di antaranya adalah biaya tes IQ dan asuransi siswa, yang justru lebih banyak dikeluhkan warga.
“Yang banyak dikeluhkan justru item-item tambahan yang tidak wajib, seperti tes IQ dan asuransi. Ini juga harus dikontrol. Jangan sampai sekolah menambah beban tanpa urgensi yang jelas,” sambungnya.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD Samarinda mengusulkan agar Pemerintah Kota mulai mempertimbangkan alokasi subsidi dari APBD untuk pembelian seragam tertentu. Fokus subsidi ditujukan pada seragam batik dan pakaian olahraga, yang masih diwajibkan di sebagian besar sekolah negeri.
“Kami berharap mulai tahun 2026 ada dukungan APBD untuk membantu pembelian seragam batik dan olahraga agar tidak semua beban dibebankan ke orang tua siswa,” pungkas Novan.
(ADV)
