ANALITIKNEWS.COM – Pemerintah menyiapkan pembiayaan lanjutan untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Keuangan membahas kebutuhan anggaran 2027 agar program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) dapat berjalan sesuai rencana hingga 2028.
Hal ini sebagaimana ditegaskan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian usai melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Selasa (27/10/2026).
Tito menegaskan Pemerintah membahas kebutuhan anggaran lanjutan sebelum memasuki tahun anggaran 2027.
“Sebelum masuk 2027, kita sudah melakukan diskusi itu dengan Bapak Menteri Keuangan. Alhamdulillah, insyaallah anggarannya tersedia,” ujar Tito.
Pemerintah Fokus Menuntaskan Pemulihan Tiga Provinsi
Tito menjelaskan pemerintah merencanakan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana selama tiga tahun, yakni 2026, 2027, dan 2028.
Skema tersebut mencakup wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang membutuhkan penanganan berkelanjutan.
Pemerintah juga membahas pembiayaan tersebut bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) serta tim pengarah.
Pembahasan itu bertujuan memastikan kebutuhan anggaran untuk pekerjaan lanjutan pada tahun berikutnya tetap terpenuhi.
“Ada beberapa hal yang kita bahas, di antaranya adalah mengenai masalah pembiayaan bencana Sumatera, ya. Tadi juga rapat sudah dengan Menko PMK, tim pengarah, yang intinya bahwa pembiayaan untuk tahun berikutnya, 2027, karena kita tahu bahwa percepatan rehab rekon di bencana Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat ini berlangsung 3 tahun: 2026, 2027, dan 2028,” tambahnya.
Kemenkeu Perinci Anggaran untuk Tahun Berikutnya
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan Kementerian Keuangan masih memprioritaskan penyelesaian pelaksanaan APBN 2026, termasuk pembiayaan penanganan bencana di tiga provinsi tersebut.
Pemerintah kemudian menyiapkan rincian anggaran untuk mendukung kelanjutan pemulihan pada 2027 dan 2028.
“Jadi yang pertama, tentu kita menyelesaikan 2026. APBN 2026 yang kita selesaikan tinggal 2 bulan lagi. Tadi kami sampaikan khusus untuk rencana induk penanganan bencana Sumatera bagian utara yang terdiri dari tiga provinsi-Aceh,Sumatera Utara, dan Sumatera Barat-itu progresnya tadi kami sampaikan,” kata Suahasil.
Suahasil menambahkan kementerian dan lembaga kini merinci program serta belanja untuk APBN 2027.
Pemerintah ingin memastikan rencana induk pemulihan bencana memperoleh alokasi yang sesuai dengan kebutuhan.
“Setelah itu, kita juga membicarakan untuk 2027. Bagaimana persiapan ke 2027? Karena masih ada pekerjaan lanjutan yang perlu diselesaikan pada 2027 maupun 2028. Dan ini sangat timely ya, sangat tepat timing-nya karena pada saat ini seluruh kementerian dan lembaga sedang menyelesaikan rincian dari anggaran yang akan dijalankan di tahun 2027,” katanya.
Ia menegaskan pagu setiap kementerian dan lembaga telah ditetapkan DPR untuk APBN 2027. Pemerintah akan mengarahkan belanja sesuai prioritas, termasuk mendukung rencana induk pemulihan bencana Sumatera.
“Kita ketahui kemarin telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, APBN 2027, pagu setiap kementerian/lembaga sudah ada dan di dalam pagu ini tentu nanti berbagai macam belanja kementerian dan lembaga, seluruh program harus betul-betul dianggarkan dengan baik, termasuk menyelesaikan rencana induk. Karena itu, kita pastikan anggarannya ada dan anggaran yang telah ditetapkan oleh APBN 2027 digunakan, prioritasnya salah satunya adalah untuk kegiatan ini,” pungkasnya.
(*)
