ANALITIKNEWS.COM – Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyoroti maraknya aksi pencurian fasilitas infrastruktur publik di Samarinda.
Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah fasilitas umum seperti kabel lampu penerangan jalan umum (LPJU), penutup drainase, hingga baut konstruksi jembatan kerap menjadi sasaran pencurian oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Menurut Deni, persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena berdampak langsung terhadap kenyamanan dan keselamatan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa ketika fasilitas publik rusak atau hilang akibat pencurian, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan.
Ia mencontohkan pencurian kabel LPJU yang menyebabkan beberapa ruas jalan utama dan titik strategis di Kota Tepian mengalami gangguan penerangan.
Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas sekaligus memicu tindak kriminalitas pada malam hari.
“Jalan menjadi gelap dan rasa aman masyarakat ikut berkurang,” kata Deni.
Dorong Pengawasan Rutin Infrastruktur
Sebagai langkah antisipasi, Deni meminta pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk meningkatkan pengawasan terhadap seluruh fasilitas umum di kota. Ia mendorong agar inspeksi rutin dilakukan minimal satu kali dalam sebulan guna mendeteksi kerusakan maupun kehilangan infrastruktur sejak dini.
Menurutnya, pengawasan berkala sangat penting untuk memastikan setiap fasilitas publik tetap berfungsi dengan baik dan dapat segera diperbaiki apabila ditemukan kerusakan atau kehilangan.
“Dengan pengawasan rutin, kerusakan atau kehilangan fasilitas bisa cepat diketahui dan segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Deni juga menilai pengawasan yang konsisten dapat membantu pemerintah menghemat anggaran pemeliharaan. Pasalnya, kerusakan yang cepat ditangani akan mengurangi biaya perbaikan dalam jangka panjang.
Tekankan Sinergi Antar-OPD
Selain pengawasan rutin, Deni menekankan pentingnya sinergi antarorganisasi perangkat daerah dalam menjaga aset publik milik pemerintah. Ia meminta Dinas Perhubungan meningkatkan pemantauan lapangan, terutama pada titik-titik rawan pencurian kabel LPJU.
Di sisi lain, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan memperkuat pengawasan terhadap konstruksi infrastruktur, termasuk jembatan dan drainase. Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja diminta lebih aktif melakukan pengawasan serta penegakan aturan di lapangan.
Deni menegaskan bahwa upaya menjaga fasilitas publik harus menjadi perhatian bersama demi mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan. Menurutnya, tanpa pengamanan yang maksimal, pemerintah hanya akan terus mengeluarkan anggaran untuk memperbaiki fasilitas yang rusak atau hilang akibat pencurian.
“Kalau pengamanan tidak diperkuat, anggaran hanya akan terus habis untuk memperbaiki fasilitas yang rusak atau hilang. Tentu ini tidak efektif untuk pembangunan jangka panjang,” pungkasnya.
(adv/dprdsmd)
