ANALITIKNEWS.COM – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan pentingnya penguatan kesiapsiagaan di tingkat wilayah menyusul tingginya risiko bencana alam di ibu kota Kalimantan Timur. Hal ini disampaikannya usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda, Selasa (22/7/2025).
“Kami memberikan catatan agar BPBD lebih aktif turun ke kecamatan-kecamatan, terutama dalam mempersiapkan pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana. Jangan hanya mengandalkan pusat, karena bencana bisa datang kapan saja,” ucap Deni.
Menurutnya, pendekatan berbasis wilayah seperti ini sangat penting agar proses mitigasi tidak semata mengandalkan koordinasi lintas instansi yang seringkali lambat, apalagi saat kondisi darurat. Ia menyebut Kecamatan Tangguh Bencana adalah fondasi awal agar masyarakat bisa melakukan respons cepat secara mandiri.
Deni juga menyoroti pentingnya penyuluhan dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang rawan bencana. Ia berharap BPBD dapat meningkatkan intensitas sosialisasi sekaligus memperkuat program-program pelatihan evakuasi dan penanganan darurat berbasis komunitas.
“Kesiapsiagaan masyarakat adalah kunci. Edukasi dan latihan tanggap darurat di tingkat RT dan kelurahan harus diperluas. Termasuk juga pemasangan rambu rawan bencana di kawasan berisiko,” tegasnya.
Komisi III DPRD Samarinda juga mendukung rencana penambahan anggaran untuk dana standby bencana serta memperkuat sinergi multipihak atau pentahelix, yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Deni berharap kolaborasi ini bisa meningkatkan kapasitas wilayah dalam menghadapi bencana.
“Kami dorong sektor swasta ikut ambil bagian melalui CSR. Bantuannya bisa berupa alat berat, tenda, logistik, hingga dapur umum. Jangan sampai hanya mengandalkan APBD,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Deni juga mengingatkan pentingnya regulasi tata ruang, terutama pelarangan pembangunan permukiman di wilayah yang teridentifikasi rawan longsor. Menurutnya, keberanian pemerintah daerah untuk bertindak preventif sangat menentukan keberhasilan mitigasi.
“Jangan biarkan warga membangun di lereng-lereng yang sudah jelas berisiko. Ini bukan cuma soal izin bangunan, tapi menyangkut keselamatan nyawa,” tutup Deni.
(ADV)
