ANALITIKNEWS.COM – Polisi mengamankan sejumlah orang yang diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan.
Langkah hukum tersebut dilakukan bersamaan dengan upaya pemadaman yang masih berlangsung di sejumlah titik.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri menjalankan pemadaman sekaligus penyelidikan untuk mengungkap penyebab kebakaran.
Personel dikerahkan tidak hanya untuk menangani api, tetapi juga mencari fakta di lapangan.
“Saat ini yang sedang kita lakukan, melakukan pemadaman,” kata Listyo usai meresmikan Gedung Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Abdul Gani (KSPSI AGN) Jawa Timur di Jalan Raya Lontar Candi Lempung, Surabaya, Jumat (21/8).
Polisi Dalami Penyebab Karhutla
Listyo menjelaskan, penyelidikan dilakukan dengan menelusuri lokasi kebakaran dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak. Polisi ingin memastikan faktor yang menyebabkan api muncul dan berkembang.
“Sekaligus juga tentunya kita melakukan penyelidikan dan investigasi terkait dengan peristiwa yang terjadi,” ucapnya.
Polri masih mendalami apakah kebakaran disebabkan faktor alam, kelalaian, atau tindakan yang dilakukan secara sengaja. Bukti dan keterangan dari lapangan akan menjadi dasar untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab.
Sejumlah Nama Diamankan
Dalam proses penyelidikan, polisi telah mengamankan beberapa orang yang diduga memiliki keterkaitan dengan peristiwa karhutla.
“Artinya, beberapa nama sudah kita amankan,” ujar Listyo.
Meski demikian, Kapolri belum mengungkap identitas maupun peran orang-orang tersebut. Pemeriksaan masih dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan mereka dalam peristiwa kebakaran.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya diarahkan pada pemadaman api. Polri juga berupaya mengungkap dugaan tindak pidana apabila ditemukan bukti adanya kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan kebakaran.
DPR Dorong Status Bencana Nasional
Kondisi karhutla di Kalimantan juga menjadi perhatian DPR RI. Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta pemerintah menetapkan karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional.
Daniel menilai dampak kebakaran telah mengganggu kehidupan masyarakat dan berpotensi memperburuk kondisi kesehatan serta aktivitas ekonomi.
“Kalimantan sudah seperti setengah ‘neraka’ sekarang karena Karhutla yang semakin parah. Pemerintah perlu menetapkan status Karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya sangat signifikan,” kata anggota DPR dari Kalimantan Barat itu dalam keterangan tertulis, Jumat.
Menurut Daniel, pemerintah perlu memperkuat koordinasi dan meningkatkan penanganan agar kebakaran tidak semakin meluas. Penetapan status bencana nasional dinilai dapat memperkuat respons pemerintah menghadapi kondisi tersebut.
Hotspot Terbanyak di Kalimantan Tengah
BNPB sebelumnya mencatat sebaran hotspot yang cukup tinggi di sejumlah wilayah Kalimantan. Kalimantan Tengah menjadi daerah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 767 titik.
Kalimantan Barat berada di urutan berikutnya dengan 560 titik. Sementara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing mencatat 74 titik.
Adapun Kalimantan Utara memiliki jumlah hotspot paling sedikit, yakni tiga titik.
Sebaran hotspot tersebut menunjukkan tingginya potensi karhutla di Pulau Kalimantan. Pemerintah dan aparat kini dituntut mempercepat penanganan agar titik api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Di tengah proses pemadaman, polisi terus mengumpulkan bukti untuk mengungkap penyebab kebakaran dan pihak yang diduga bertanggung jawab.
(*)
