ANALITIKNEWS.COM – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) memilih menggelar aksi di jalan pasca perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI baru saja usai.
Sehari setelah upacara dan seremoni kemerdekaan, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) turun ke jalan melalui aksi #MerebutKemerdekaan di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
BEM UI menilai kemerdekaan tidak cukup diukur dari keberlangsungan upacara dan seremoni kenegaraan. Mereka ingin pemerintah menjawab persoalan yang menyentuh kehidupan rakyat, mulai dari keadilan, lapangan kerja, harga kebutuhan pokok, hingga kebebasan sipil.
Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan mengatakan mahasiswa sengaja turun ke jalan sehari setelah peringatan kemerdekaan untuk mengajak masyarakat kembali mempertanyakan makna kemerdekaan.
“Delapan puluh satu tahun lalu, para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan dan memilih jalan republik: negara yang bukan milik penguasa, bukan milik pengusaha, melainkan milik seluruh rakyat. Hari ini, sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan?,” kata dia dalam keterangan tertulis dikutip Selasa (18/8/2026).
Kritik Kedaulatan dan Kondisi Rakyat
Dalam aksi tersebut, BEM UI menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang mereka nilai berpotensi mengurangi kedaulatan nasional. Yatalathof menyoroti perjanjian dagang yang menurutnya lebih mengakomodasi kepentingan asing.
Ia juga menyoroti kondisi kebebasan berpendapat dan penegakan hukum. Menurut Yatalathof, masyarakat masih menghadapi pembungkaman suara, sementara pemuda yang menyampaikan aspirasi dapat menghadapi tindakan penangkapan secara sewenang-wenang.
“Keadilan kita dipertanyakan ketika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kemakmuran kita jadi ilusi ketika lapangan kerja langka, pendidikan dan kesehatan gratis yang dijanjikan konstitusi tak kunjung hadir, sementara kekayaan negeri ini menumpuk di segelintir tangan,” tuturnya.
Yatalathof juga mengkritik pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai pemerintah banyak menggunakan narasi kedaulatan, tetapi belum menunjukkan hasil yang sesuai dengan cita-cita negara yang berdaulat, adil, dan makmur.
Ia turut menyoroti aparat keamanan. Menurutnya, aparat seharusnya melindungi hak rakyat untuk menyampaikan pendapat, bukan lebih mengutamakan pengamanan kekuasaan.
Tuntutan Mahasiswa
BEM UI membawa delapan tuntutan dalam aksi #MerebutKemerdekaan.
1. Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.
2. Hentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3. Wujudkan reforma agraria sejati.
4. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
5. Evaluasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP.
6. Hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), dan kembalikan otonomi daerah.
7. Tetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
8. Hentikan represivitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta bubarkan YON TP.
“Ini hanya awalan. Mahasiswa, buruh, petani, guru, pedagang, dan seluruh rakyat yang merasa republik ini sedang dikhianati cita-citanya sendiri, mari kita rebut kembali kemerdekaan yang sesungguhnya,” ungkap dia.
Menurut Yatalathof, kemerdekaan tidak seharusnya berhenti pada perayaan tahunan. Ia menilai rakyat harus memperjuangkan kemerdekaan agar terwujud dalam kehidupan sehari-hari melalui keadilan, kesejahteraan, kebebasan, dan kedaulatan.
(*)
