ANALITIKNEWS.COM – Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menyoroti rendahnya literasi digital sebagai akar persoalan di balik maraknya serangan pribadi dan penyebaran data di media sosial.
Dalam respons terhadap tren doxing dan ujaran kebencian terhadap pihak-pihak yang menyampaikan kritik kepada Pemerintah Kota Samarinda.
“Demokrasi itu ruang menyampaikan pendapat dengan dasar dan cara yang benar, bukan tempat untuk saling menjatuhkan atau menyebarkan hoaks,” ujarnya, belum lama ini.
Helmi menyampaikan keprihatinannya terhadap pola komunikasi publik yang makin agresif di media sosial.
“Kalau penyampaian pendapat dilakukan dengan menyerang pribadi, itu bukan kritik, itu potensi adu domba,” tegasnya.
Ia menilai bahwa media sosial seharusnya menjadi ruang pertukaran ide dan pendapat yang sehat, bukan alat untuk memecah-belah masyarakat.
Demi meredam konflik yang berakar dari informasi menyesatkan, Helmi mendorong pemerintah dan masyarakat sipil untuk memperkuat program literasi digital, terutama di kalangan pengguna aktif media sosial.
“Kalau warga bisa memilah mana yang fakta dan mana yang hoaks, kita bisa cegah konflik. Ini PR kita bersama,” ujarnya.
Ia mengajak masyarakat untuk menyalurkan aspirasi melalui mekanisme resmi, bukan lewat serangan digital yang menciptakan keresahan.
“Silakan kritik, kami butuh itu. Tapi mari kritik dengan cara yang mencerdaskan,” pungkasnya.
(Adv)
