ANALITIKNEWS.COM – Persoalan sampah di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan.
Anggota DPRD Kota Samarinda, Muhammad Andriansyah, menegaskan bahwa keberadaan tempat pembuangan sampah (TPS) ilegal di sejumlah wilayah muncul akibat minimnya fasilitas kontainer sampah resmi.
Kondisi ini, menurutnya, harus segera ditangani agar tidak menimbulkan masalah lingkungan yang lebih serius.
Salah satu lokasi yang disorot adalah kawasan Pinang Seribu. Di wilayah tersebut, masyarakat terpaksa membuang sampah di lahan kosong karena TPS resmi berada cukup jauh dari permukiman.
“Hal ini mungkin berawal dari satu dua orang buang sampah di lokasi itu, kemudian warga ikut karena dianggap jadi tempat sampah,” ujarnya.
Fenomena ini menunjukkan bahwa kebutuhan fasilitas persampahan mendesak untuk segera dipenuhi.
Andriansyah mengaku telah meninjau langsung lokasi tersebut dan menemukan belum adanya kontainer sampah, meski persoalan ini sudah dibahas sejak tahun lalu.
Andriansyah mengatakan telah menelepon pihak terkait dan ternyata memang kekurangan kontainer.
Hal ini memperlihatkan adanya hambatan teknis yang belum terselesaikan, sehingga masyarakat merasa pemerintah tidak bekerja maksimal.
Ia menjelaskan bahwa pengadaan kontainer berada di bawah kewenangan Dinas PUPR, sementara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) hanya bertindak sebagai pengguna.
Menurutnya, koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) sering menjadi kendala dalam penanganan sampah.
Lebih lanjut, Andriansyah menilai DLH merupakan salah satu OPD dengan beban kerja paling berat. Setiap hari, DLH harus menangani persoalan sampah yang terus muncul tanpa henti.
“Kerja paling berat itu DLH. Mereka kerja 24 jam,” katanya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa dukungan anggaran dan fasilitas sangat penting agar DLH dapat menjalankan tugasnya secara optimal.
Sebagai wakil rakyat, ia berharap kebutuhan fasilitas persampahan, khususnya kontainer, dapat diprioritaskan dalam pembahasan anggaran mendatang. Dengan adanya kontainer yang memadai, masyarakat tidak lagi kesulitan membuang sampah ke TPS resmi, sehingga keberadaan TPS ilegal dapat dicegah sejak awal.
“Saya berharap kebutuhan kontainer bisa diprioritaskan agar tidak muncul TPS ilegal baru,” tegasnya.
(adv/dprdsmd)
