ANALITIKNEWS.COM – Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain, mengajak Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk semakin cermat menentukan arah pembangunan.
Menurutnya, setiap program yang dijalankan harus berangkat dari kebutuhan masyarakat, didukung perencanaan yang matang, serta disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
Sani menegaskan bahwa pembangunan merupakan bagian penting dalam mendorong kemajuan Kota Samarinda. Namun, pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada banyaknya proyek yang dibangun.
Sebaliknya, setiap kebijakan harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan tidak membebani kondisi fiskal daerah.
Tiga Syarat Pembangunan Berkualitas
Menurut Sani, terdapat tiga aspek utama yang harus menjadi landasan sebelum pemerintah memutuskan menjalankan sebuah proyek pembangunan. Ketiga aspek tersebut meliputi kajian yang komprehensif, kemampuan fiskal daerah, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Sebelum sebuah proyek dijalankan, ada tiga hal yang wajib menjadi perhatian, yakni kajian yang benar-benar matang, kemampuan fiskal daerah, serta manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Sani.
Angggota Legslatif dari Fraksi PKS iini menilai ketiga syarat tersebut menjadi kunci agar pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan.
Tanpa perencanaan yang matang serta perhitungan kemampuan keuangan yang realistis, proyek pembangunan berisiko menimbulkan persoalan baru, baik dari sisi pembiayaan maupun pemanfaatannya setelah selesai dibangun.
Dahulukan Penyelesaian Kewajiban Daerah
Lebih lanjut, Sani mengingatkan Pemkot Samarinda untuk memprioritaskan penyelesaian berbagai kewajiban yang masih menjadi tanggung jawab pemerintah sebelum memulai proyek-proyek baru yang belum bersifat mendesak.
Menurutnya, disiplin dalam mengelola anggaran menjadi langkah penting agar pembangunan tetap berjalan secara sehat dan berkesinambungan.
“Kondisi fiskal daerah saat ini masih terbatas. Karena itu, pemerintah sebaiknya tidak terburu-buru memulai proyek baru. Prioritaskan terlebih dahulu penyelesaian berbagai kewajiban yang ada sebelum merencanakan pembangunan berikutnya,” ujarnya.
Sani juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari jumlah proyek fisik yang berhasil direalisasikan. Pemerintah perlu memastikan setiap anggaran yang digunakan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, menggerakkan roda perekonomian daerah, sekaligus menghadirkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Meski memberikan sejumlah catatan, Sani memastikan dirinya tetap mendukung pembangunan yang dirancang secara matang dan sesuai dengan kemampuan daerah.
Baginya, pembangunan yang berkualitas adalah pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan kondisi fiskal pemerintah.
“Justru saya mendukung pembangunan yang dilakukan secara terencana. Namun, apabila tiga syarat tersebut diabaikan, saya khawatir hasilnya akan kembali mengulang persoalan yang pernah terjadi sebelumnya,” tandasnya.
(ADV)
