ANALITIKNEWS.COM – Pemerintah Kota Samarinda diminta memperkuat strategi ketenagakerjaan dengan memastikan program pelatihan kerja tidak hanya menghasilkan peserta bersertifikat, tetapi juga mampu menciptakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Hal tersebut menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kota Samarinda saat membahas rencana kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Samarinda tahun 2027.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Harminsyah, menilai keberhasilan program ketenagakerjaan harus diukur dari dampaknya terhadap masyarakat, terutama dalam meningkatkan peluang kerja dan menekan angka pengangguran.
Menurut Harminsyah, pemerintah tidak cukup hanya menyediakan program pelatihan. Disnaker juga perlu memastikan keterampilan yang diberikan kepada pencari kerja memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan perusahaan.
“Hal yang kami dorong adalah bagaimana program yang dibuat Disnaker benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Jangan hanya berhenti pada pelaksanaan kegiatan, tetapi harus mampu membuka akses kerja dan membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan,” ujar Harminsyah.
Ia menilai pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, hingga job fair harus berjalan dalam satu kesatuan. Program tersebut harus dirancang berdasarkan pemetaan kebutuhan tenaga kerja agar lulusan pelatihan memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke dunia kerja.
Job Fair Perlu Diperluas, Pemerintah Diminta Aktif Gandeng Perusahaan
Selain meningkatkan kualitas pencari kerja, DPRD Samarinda juga mendorong Disnaker memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan pekerjaan. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah meningkatkan frekuensi pelaksanaan job fair.
Harminsyah menyebut kegiatan job fair selama ini masih terbatas, sementara kebutuhan masyarakat terhadap informasi pekerjaan terus meningkat.
Pemerintah, kata dia, perlu lebih aktif membangun komunikasi dengan perusahaan agar semakin banyak peluang kerja yang tersedia.
“Pemerintah juga harus proaktif membangun komunikasi dengan perusahaan agar peluang kerja yang tersedia semakin banyak,” pungkasnya.
Menurutnya, keterlibatan perusahaan menjadi faktor penting dalam menyelesaikan persoalan pengangguran. Semakin banyak perusahaan yang berpartisipasi dalam program ketenagakerjaan, semakin besar peluang pencari kerja memperoleh pekerjaan sesuai kemampuan dan latar belakang keahliannya.
Ia berharap Disnaker tidak hanya berfokus pada pelaksanaan kegiatan seremonial, tetapi mampu membangun hubungan jangka panjang dengan dunia usaha.
Perlindungan Pekerja Rentan Masih Menjadi Perhatian
Selain persoalan penyerapan tenaga kerja, Komisi IV DPRD Samarinda juga menyoroti perlindungan terhadap pekerja rentan. Harminsyah meminta pemerintah memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi kelompok pekerja yang belum mendapatkan perlindungan.
“Kami meminta agar pekerja rentan bisa semakin banyak yang tercover BPJS Ketenagakerjaan. Memang ada keterbatasan anggaran, tetapi ini tetap harus menjadi perhatian pemerintah,” katanya.
Ia memahami pemerintah menghadapi keterbatasan anggaran, namun perlindungan bagi pekerja tetap harus menjadi bagian dari prioritas kebijakan ketenagakerjaan.
Melalui rencana kerja Disnaker Samarinda tahun 2027, DPRD berharap pemerintah mampu menghadirkan program yang lebih tepat sasaran. Pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, job fair, dan perlindungan pekerja harus menjadi instrumen nyata untuk mengurangi pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan memperkuat kerja sama antara pemerintah, pencari kerja, lembaga pelatihan, dan dunia usaha, Samarinda diharapkan mampu menciptakan pasar kerja yang lebih terbuka serta menghasilkan tenaga kerja yang siap bersaing.
(ADV)
