ANALITIKNEWS.COM- Tragedi semburan lumpur panas yang berawal dari kelalaian pengobaran sumur gas yang di lakukan oleh PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur, pada (29/5/2006). Hingga sampai saat ini penanganannya belum juga tuntas. kendati demikian, anggaran penanganan lumpur ini terus berlanjut hingga mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahunnya dari APBN.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengungkapkan keheranannya terhadap penanganan Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, yang belum menunjukkan hasil signifikan meski telah berlangsung selama 18 tahun. Dalam rapat kerja bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), ia menyoroti aliran dana dari APBN yang terus mengucur setiap tahun untuk proyek tersebut.
“Di Lumpur Lapindo ini, kita agak aneh juga ini. Apa yang membuat biaya begini besar? Apa nggak kita bikin kali saja dikeruk gede-gede gitu loh, dari lubang itu biar langsung mengalir ke laut,” kata Lasarus dalam Rapat Kerja bersama Menteri PU, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Ia merinci, alokasi APBN untuk penanganan Lumpur Lapindo di 2022 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 270 miliar, kemudian turun jadi Rp 227 miliar di 2024, lalu Rp 179 miliar di 2025, dan di RAPBN 2026 masih disiapkan Rp 169 miliar.
Lasarus meminta Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU yang baru, Dwi Purwantoro, untuk mengevaluasi terhadap proyek ini. Ia bahkan mengusulkan agar dana sebesar itu dialihkan untuk membangun infrastruktur lain yang lebih produktif, seperti jalan daerah.
“Lumpur Lapindo ini hampir lolos dari perhatian kita ini. Ini makan anggaran gede banget setiap tahun. Ini kalau kita bikin jalan daerah, sudah berapa banyak jalan yang jadi?” ujarnya.
“Padahal ini kita hanya ngelolosin lumpur saja, kalau memang sudah tidak lagi mengancam keselamatan masyarakat di situ, ya sudah dicari cara gitu,” lanjutnya.
Saat ini Kementerian PU masih menggunakan metode dengan mengalirkan lumpur ke laut menggunakan pompa. Ia mempertanyakan efektivitas metode pengaliran lumpur ke laut menggunakan pompa yang dinilai belum membawa perubahan yang berarti.
Tragedi Lumpur Lapindo yang terjadi sejak 2006 telah menelan belasan triliun rupiah dari kas negara. Meski semburan lumpur masih terjadi, DPR menilai perlu ada solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan agar tidak terus membebani.
