ANALITIKNEWS.COM – Pemerintah Kota Samarinda kembali didorong untuk mempercepat pemerataan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di sejumlah titik rawan dan minim penerangan.
Permasalahan LPJU sendiri masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkot Samarinda lantaran belum meratanya fasilitas penerangan di sejumlah kawasan.
Kondisi tersebut kerap dikeluhkan warga karena membahayakan keselamatan pengguna jalan, khususnya pada malam hari.
DPRD Kota Samarinda menilai masih terdapat kawasan yang membutuhkan perhatian serius, salah satunya Jalan Lempake yang kondisinya gelap total pada malam hari.
Situasi tersebut membuat pengguna jalan menghadapi risiko tinggi, baik dari sisi keselamatan berkendara maupun potensi gangguan keamanan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan bahwa persoalan LPJU tidak hanya menjadi isu infrastruktur, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat yang harus segera ditangani pemerintah daerah.
Ia mengatakan LPJU ini sering kali terkendala anggaran. Maka kita buat istilahnya mandatory, jadi pendapatan yang diperoleh daerah dari satu objek harus dimanfaatkan kembali untuk mengembangkan objek tersebut.
Dorong Optimalkan Skema Pendanaan
DPRD Kota Samarinda mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan skema pendanaan yang lebih berkelanjutan agar pembangunan LPJU tidak terus bergantung pada keterbatasan anggaran tahunan. Konsep mandatory spending dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat pemerataan penerangan jalan.
Abdul Rohim menjelaskan bahwa pola pengelolaan anggaran berbasis pendapatan sektor tertentu dapat diterapkan secara lebih luas. Ia mencontohkan mekanisme pada layanan air bersih yang dikelola Perumdam, di mana sebagian pendapatan dialokasikan kembali untuk pengembangan layanan.
“Kalau pendapatannya dari pajak retribusi LPJU, maka sebagian digunakan untuk memperbaiki atau menambah LPJU baru,” tegasnya.
Dengan pola tersebut, DPRD berharap pembangunan dan pemeliharaan LPJU dapat berjalan lebih stabil dan berkesinambungan tanpa harus menunggu alokasi anggaran besar dalam satu waktu.
Evaluasi Anggaran Jadi Fokus Penguatan Infrastruktur
Selain mendorong penambahan LPJU, DPRD juga meminta Pemkot Samarinda melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah program yang memiliki porsi anggaran besar. Evaluasi ini diharapkan mampu membuka ruang fiskal baru untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
Menurut Abdul Rohim, efisiensi anggaran dapat dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Penghematan dari program tertentu dapat dialihkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar seperti penerangan jalan.
“Kegiatan yang selama ini anggarannya cukup besar itu kita minta direview ulang. Kalau misalnya dari Rp15 miliar sebenarnya bisa Rp10 miliar, nah Rp5 miliarnya dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat seperti LPJU,” katanya.
(adv/dprdsmd)
