Dalam kesempatan ini, Sugiono mengajak negara-negara BRICS memperkuat peran dalam menjaga perdamaian dunia dengan menegakkan hukum internasional secara adil dan tanpa perlakuan berbeda terhadap negara tertentu.
Indonesia menyoroti situasi global yang semakin tidak menentu akibat konflik berkepanjangan, rivalitas geopolitik, hingga melemahnya kepercayaan terhadap sistem internasional.
Sugiono menilai dunia sedang menghadapi tantangan serius yang membutuhkan perubahan besar dalam tata kelola global.
Menurut dia, praktik tindakan sepihak dan penerapan hukum internasional yang tidak konsisten telah memperbesar ketegangan antarnegara.
“Tindakan unilateral dan penerapan hukum internasional yang ‘tebang pilih’ semakin memperdalam ketidakpercayaan dan memperlebar ketidakseimbangan dalam tata kelola global,” kata Sugiono di hadapan para menteri luar negeri BRICS.
BRICS Diminta Jadi Penggerak Keadilan Global
Dalam pidatonya, Sugiono menyebut BRICS memiliki posisi penting sebagai kekuatan baru dari kawasan Global South.
Dengan pengaruh ekonomi dan politik yang terus berkembang, kelompok tersebut dinilai mampu mendorong terciptanya sistem internasional yang lebih seimbang.
Ia mengatakan negara-negara berkembang harus mengambil bagian lebih besar dalam menentukan arah kebijakan global.
Menurutnya, dunia membutuhkan tata kelola yang memberi ruang setara bagi semua negara, bukan hanya bagi negara-negara besar.
Sugiono menegaskan penegakan hukum internasional harus dilakukan secara konsisten tanpa pengecualian. Ia menilai seluruh negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum internasional.
“Dan ini dimulai dari penegakan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda. Tidak ada satu negara pun yang berada di atas hukum,” ujarnya.
Indonesia juga mengingatkan bahwa penerapan hukum yang tidak seimbang dapat memicu krisis kemanusiaan lebih luas dan memperlemah legitimasi lembaga internasional.
Indonesia Soroti Reformasi Lembaga Internasional
Selain menyerukan keadilan global, Indonesia turut mendorong reformasi lembaga internasional agar lebih efektif dan bebas dari kepentingan politik tertentu.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah perlindungan terhadap International Court of Justice agar tetap independen dalam menjalankan fungsi hukum internasional.
Indonesia juga meminta penguatan peran United Nations Security Council supaya lembaga tersebut mampu menjalankan mandat menjaga keamanan dan perdamaian dunia secara lebih optimal.
Sugiono menilai reformasi sistem global perlu dilakukan dengan mempertimbangkan potensi negara-negara berkembang yang selama ini belum mendapatkan representasi seimbang.
Ia menyebut Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi kekuatan penting di tingkat internasional.
“Sebagai contoh, kita merupakan negara dengan kekayaan alam dan sumber daya strategis, kemudian jumlah penduduk besar. Saya kira itu juga menjadi hal yang patut dijadikan pertimbangan untuk membuat RI jadi negara yang diperhitungkan di dalam tatanan global tersebut,” ungkap Sugiono.
Melalui forum BRICS, Indonesia berupaya memperkuat posisi diplomatik sekaligus mendorong lahirnya sistem dunia yang lebih inklusif, adil, dan menghormati hukum internasional tanpa diskriminasi.
(*)
