ANALITIKNEWS.COM – Maraknya penyebaran informasi keliru dan serangan pribadi di media sosial dinilai dapat memecah belah masyarakat.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengingatkan pentingnya menjaga ruang digital agar tidak berubah menjadi ajang adu kebencian.
Fenomena doxing yakni praktik menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin yang belakangan dialami sejumlah pihak pengkritik pemerintah, menurut Helmi, telah melenceng dari semangat demokrasi yang sehat.
“Kebebasan berpendapat bukan berarti bebas menyerang individu atau menyebarkan hoaks. Kita harus lebih dewasa dalam menggunakan ruang publik,” ujarnya.
Ia menegaskan, demokrasi harus dibangun di atas dasar tanggung jawab dan kesadaran kolektif, bukan provokasi yang memperuncing perbedaan. Kritik, menurutnya, adalah bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik, asalkan disampaikan dengan cara yang tepat dan berdasar.
Politisi Gerindra itu juga menyoroti perlunya peningkatan literasi digital di tengah masyarakat, terutama agar warga tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak tervalidasi.
“Media sosial jangan sampai jadi alat memecah belah. Mari jadikan kritik sebagai ruang refleksi, bukan alat propaganda kebencian,” ucapnya.
Helmi menyatakan, DPRD Samarinda tetap membuka diri terhadap masukan dan kritik publik, selama disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab.
“Kami ingin semua pihak merasa didengar, tapi juga wajib menjaga agar dinamika demokrasi ini tetap sehat. Kritik yang membangun jauh lebih berdaya guna daripada cercaan tanpa dasar,” pungkasnya.
(Adv)
