ANALITIKNEWS.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tak hentinya melakukan upaya dalam menekan angka stunting.
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) bersama Dinas Kesehatan Kota Samarinda melakukan rapat dengar pendapat dengan DPRD Kota Samarinda pada Kamis (17/4/2025).
Dalam rapat yang berlangsung di Kantor DPRD Samarinda ini membahas angka riil terkini 2024-2025 kasus stunting dan upaya pemkot untuk percepatan penurunan stunting.
Plt Kepala DPPKB Kota Samarinda Isfihani ditemui usai rapat mengatakan, pentingnya kerja sama semua pihak menekan angka stunting di Ibu Kota Kalimantan Timur ini.
Isfihani mengatakan tidak cukup hanya mengandalkan intervensi kesehatan, tetapi harus dibutuhkan kerja sama semua pihak.
“Kalau bicara stunting, 30 persen itu baru bisa diatasi oleh intervensi kesehatan. Sisanya, 70 persen butuh intervensi dari semua sektor ini kerja bareng bukan kerja sendiri-sendiri,” kata Isfihani ditemui di DPRD Samarinda Kamis (17/4/2025).
Lebih lanjut ia mengatakan, meski angka stunting di Kota Samarinda mengalami penurunan dari angka 25 persen ke angka 24 persen, namun proses ini terbilang cukup lambat.
Isfihani mengatakan, penanganan stunting bukan sekadar pemberian vitamin atau makanan tambahan melainkan pendekatan menyeluruh sejak masa remaja hingga usia balita.
“Kita harus mulai dari remajanya beri mereka tablet tambah darah. Begitu menikah kita edukasi soal jarak kehamilan setelah hamil 1.000 hari pertama kehidupan itu krusial. Kalau lewat itu, insya Allah aman dari stunting,” ujarnya.
Beberapa tantangan utama yang dihadapi termasuk akses terhadap air bersih dan sanitasi layak. Diketahui masih ada sekitar 500 rumah tangga di Samarinda yang belum memiliki jamban sehat, dan sekitar 536 keluarga belum memiliki akses air bersih.
“Kalau ibu hamil minum air kotor dan tinggal di rumah tanpa jamban, gimana anaknya nggak stunting? Ini bukan hanya urusan DPPKB, tapi juga PDAM, PUPR, Perkim. Semua harus bergerak ke titik yang sama,” ungkapnya.
Program unggulan lintas sektor seperti gemar makan ikan dari Dinas Perikanan, program tani dari Dinas Pertanian, hingga pemberdayaan kader di tingkat kelurahan terus didorong. Saat ini, DPPKB memiliki 969 Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari kader PKK, tenaga KB, dan tenaga kesehatan.
“Mereka wajib kunjungan ke ibu hamil enam kali selama kehamilan dan ke balita minimal sebulan sekali. Tapi anggarannya belum signifikan. Jadi ini yang terus kita dorong supaya programnya jalan maksimal,” katanya.
Ia mengaku bahwa belum semua rekomendasi dari rembuk stunting sebelumnya bisa langsung terlihat dampaknya mengingat program baru berjalan. Namun, arah kebijakan sudah menunjukkan kolaborasi antar instansi.
“Kita nggak bisa kerja sendiri. Kalau mau Indonesia Emas 2045, ya mulai dari sekarang kita siapkan anak-anak yang sehat. Kuncinya ada di 1.000 hari pertama kehidupan,” tandasnya.
(ADV)
