ANALITIKNEWS.COM – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memberika tanggapannya soal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi.
Diketahui, PT Pertamina Patra Niaga menetapkan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green yang mulai berlaku pada Rabu (10/6).
Dalam kebijakan terbaru tersebut, harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu, Pertamax Green (RON 95) turut mengalami kenaikan dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
Perusahaan menyampaikan bahwa penyesuaian harga dilakukan berdasarkan evaluasi berkala yang mengacu pada formula harga BBM yang ditetapkan pemerintah.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun.
“Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah,” kata Robert.
Tanggapan DPR RI atas Kenaikan Harga BBM
Kenaikan harga BBM ini lantas mendapat tanggapan dari Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.
Ia menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax akan memberikan dampak terhadap inflasi Indonesia.
Namun, ia menekankan Pertamax lebih banyak dikonsumsi masyarakat umum. Dengan begitu, dampak inflasinya dinilai tidak akan sebesar jika kenaikan harga terjadi pada BBM yang banyak digunakan sektor industri.
“Kalau kenaikan BBM biasanya selalu akan diikuti dengan kenaikan inflasi, pasti. Berapa persennya, 0 sekiannya itu kita belum tahu,” ujar Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6).
Ia juga menyadari bahwa dampak kenaikan Pertamax akan terasa ke masyarakat, mengingat banyaknya konsumen untuk jenis BBM satu ini.
“Pertamax ini kan lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Bukan BBM industri yang biasanya memberikan tekanan yang paling berat itu kan adalah BBM industri,” jelasnya.
Ia juga mengamini kemungkinan terjadinya perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite setelah harga BBM nonsubsidi tersebut naik.
Menurut dia, masyarakat cenderung mencari alternatif yang lebih murah ketika terjadi kenaikan harga.
“Pasti orang kan begitu. Harga naik, orang kan mencari harga yang paling rendah. Untuk kalkulasinya, itu kan belum kita lakukan exercise-nya lebih dalam, nanti akan kita lihat impactnya seperti apa,” ujar Misbakhun.
Lebih lanjut, Misbakhun mengungkapkan pemerintah dan DPR saat ini tengah membahas kemungkinan pemberian stimulus bagi masyarakat yang terdampak kenaikan harga Pertamax.
Pembahasan tersebut dilakukan karena pengguna Pertamax dinilai memiliki karakteristik yang beririsan dengan pengguna Pertalite.
“Itu sedang dirumuskan. Tadi kita diskusinya di sana. Sudah didiskusikan, sedang lagi dilakukan upaya penghitungan apa yang nanti menjadi stimulus atau insentif sektor. Yang pasti biasanya masyarakat yang menggunakan Pertamax itu kan masyarakat-masyarakat yang berhimpitan dengan Pertalite. Nah kita ingin pastikan apa sih yang mereka butuhkan sebagai stimulus,” ucap Misbakhun.
(*)
