ANALITIKNEWS.COM – Pemerintah pusat mengambil langkah cepat memulihkan lahan pertanian yang rusak akibat banjir di Sumatera.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa program padat karya untuk melibatkan langsung para petani dalam rehabilitasi sawah.
Dengan skema ini, petani digaji untuk memperbaiki lahan mereka sendiri. Seluruh biaya pemulihan, mulai dari benih, pengolahan tanah, hingga perbaikan irigasi, ditanggung pemerintah pusat.
“Melalui skema [padat karya] ini, petani tidak hanya memulihkan lahan pertanian, tetapi juga memperoleh pendapatan selama proses pemulihan berlangsung,” ujar Amran dalam keterangan resmi, Jumat (17/1).
Pemerintah melibatkan langsung pemilik lahan dalam proses rehabilitasi. Sawah yang rusak akan diperbaiki oleh pemiliknya sendiri, namun seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah pusat. Dengan cara ini, petani tidak kehilangan mata pencaharian sekaligus tetap berkontribusi pada pemulihan lahan.
“Jadi, saudara kita punya pendapatan, sementara benih dibantu gratis, pengolahan tanah, perbaikan irigasi, semuanya dibantu [pemerintah] pusat. Ini perintah langsung bapak presiden,” tegas Amran.
Target Pemulihan Tiga Bulan
Konsep padat karya memastikan seluruh pemilik sawah terlibat aktif. Para petani akan menerima penghasilan harian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pemerintah menargetkan percepatan pemulihan dengan menyelesaikan lahan rusak kategori ringan hingga sedang dalam waktu maksimal tiga bulan.
“Khusus Aceh, bersamaan dengan Sumatera Barat dan Sumatera Utara, yang ringan dan sedang maksimal tiga bulan sudah selesai,” jelasnya.
Data Kementerian Pertanian mencatat kerusakan lahan sawah akibat banjir mencapai 98.002 hektare. Aceh menjadi wilayah dengan kerusakan terluas, yakni 54.233 hektare. Sumatra Utara menyusul dengan 37.318 hektare, sementara Sumatra Barat mencatat 6.451 hektare. Dari total tersebut, kerusakan ringan hingga sedang mencapai 8.237 hektare.
Kementan memprioritaskan rehabilitasi pada lahan dengan kategori ringan dan sedang. Tahap pengerjaan akan berlangsung sepanjang Januari hingga Februari 2026 dengan target luas rehabilitasi mencapai 13.708 hektare di ketiga provinsi.
“Kami mulai dari yang ringan dan sedang, baru terakhir yang berat. Sekitar 90-95 persen akan kami selesaikan lebih dulu,” pungkas Amran.
Komitmen Jaga Ketahanan Pangan
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Dengan melibatkan petani secara langsung, pemerintah tidak hanya memperbaiki lahan, tetapi juga memberikan jaminan pendapatan di tengah masa sulit. Skema padat karya menjadi solusi ganda: mempercepat pemulihan sekaligus mengurangi dampak sosial ekonomi akibat bencana.
Selain itu, bantuan berupa benih gratis, pengolahan tanah, dan perbaikan irigasi akan memperkuat produktivitas petani setelah lahan kembali pulih. Pemerintah berharap hasil panen mendatang tetap mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional.
Program ini juga menegaskan arahan Presiden agar pemulihan dilakukan secara cepat, terukur, dan melibatkan masyarakat terdampak. Dengan target penyelesaian tiga bulan untuk kerusakan ringan hingga sedang, pemerintah optimistis produksi pangan tidak akan terganggu secara signifikan.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa bencana tidak menghambat keberlanjutan produksi beras sebagai komoditas utama. Petani di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat kini memiliki harapan baru: sawah mereka akan kembali produktif, sementara kebutuhan keluarga tetap terpenuhi berkat penghasilan dari skema padat karya.
(*)
