ANALITIKNEWS.COM – Akses internet gratis mulai menjadi realitas bagi ratusan desa di Kalimantan Timur. Sepanjang 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Program Internet Gratis Kaltim berhasil menghubungkan ratusan desa ke jaringan digital, sekaligus menegaskan arah kebijakan pembangunan yang berfokus pada pemerataan akses teknologi hingga wilayah pedesaan.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur mencatat, hingga akhir 2025 sebanyak 802 desa di tujuh kabupaten telah menikmati layanan internet gratis. Jumlah tersebut melampaui target awal program yang hanya menyasar 716 desa, sehingga realisasi capaian mencapai 112 persen dari rencana yang ditetapkan pemerintah daerah.
Capaian Program Internet Gratis Kaltim Lampaui Target
Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menyatakan capaian tersebut menunjukkan bahwa Program Internet Gratis Kaltim berjalan sesuai arah kebijakan digitalisasi pedesaan. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, serta penyedia layanan telekomunikasi menjadi faktor utama keberhasilan program.
“Secara umum target sudah terlampaui. Ini menjadi indikator bahwa program berjalan cukup baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa,” ujar Faisal, Jumat (16/1/2026).
Menurutnya, akses internet gratis di desa tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan, layanan publik, serta peluang ekonomi digital.
Masih Ada Desa yang Belum Terjangkau Internet
Meski mencatat capaian di atas target, Diskominfo Kaltim mengakui pemerataan layanan internet belum sepenuhnya tuntas. Dari total 841 desa yang masuk dalam perencanaan awal Program Internet Gratis Kaltim, masih terdapat 39 desa yang belum dapat dijangkau hingga akhir 2025.
Desa-desa tersebut mayoritas berada di wilayah dengan kondisi geografis sulit dan keterbatasan infrastruktur dasar. Faktor medan, jarak tempuh, serta minimnya fasilitas pendukung menjadi kendala utama dalam pembangunan jaringan internet.
Anggaran Rp9,2 Miliar, Serapan Hampir 96 Persen
Dari sisi pendanaan, Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran sebesar Rp9,2 miliar untuk mendukung Program Internet Gratis Kaltim sepanjang 2025. Hingga akhir tahun anggaran, Diskominfo Kaltim merealisasikan penggunaan dana sebesar Rp8,8 miliar atau sekitar 95,56 persen dari total pagu.
Faisal menilai tingkat serapan anggaran tersebut cukup optimal, mengingat adanya berbagai kendala teknis dan nonteknis di lapangan.
“Kami berupaya agar setiap rupiah benar-benar berdampak langsung pada perluasan layanan internet. Realisasi hampir 96 persen menunjukkan program ini dijalankan secara efektif,” katanya.
Keterbatasan Listrik Hambat Operasional Internet Gratis
Di balik capaian tersebut, Diskominfo Kaltim masih menghadapi persoalan mendasar yang belum sepenuhnya teratasi, yakni keterbatasan akses listrik di wilayah pedesaan. Berdasarkan data yang dihimpun, hingga kini terdapat 125 desa di Kalimantan Timur yang belum menikmati aliran listrik permanen.
Kondisi ini berdampak langsung pada operasional layanan internet. Di beberapa desa, perangkat jaringan telah terpasang, namun operasionalnya bergantung pada genset atau sumber energi alternatif lainnya.
“Kami tetap berupaya menghadirkan layanan internet di desa-desa tersebut. Namun operasionalnya sangat tergantung pada ketersediaan listrik. Jika genset tidak menyala atau bahan bakarnya habis, maka jaringan otomatis berhenti,” jelas Faisal.
Internet Gratis: Desa Perlu Dukungan Infrastruktur Dasar
Faisal menegaskan Program Internet Gratis Kaltim tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan pembangunan infrastruktur dasar lainnya, khususnya listrik. Tanpa pasokan listrik yang stabil, pemanfaatan internet oleh masyarakat desa tidak akan berjalan optimal.
Ia menambahkan, kehadiran internet di desa sangat penting untuk menunjang pendidikan, pelayanan administrasi pemerintahan desa, serta pengembangan ekonomi lokal dan UMKM.
Anggaran 2026 Masih Menunggu Kepastian
Memasuki 2026, Diskominfo Kaltim menghadapi tantangan baru berupa kepastian anggaran kelanjutan Program Internet Gratis Kaltim. Hingga kini, alokasi dana masih menunggu proses perencanaan dan penyesuaian menyusul kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Kondisi tersebut memaksa Pemprov Kaltim untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas wilayah pengembangan layanan internet.
“Dengan kondisi anggaran seperti ini, kami harus lebih cermat. Tidak semua wilayah bisa langsung kami jangkau. Program harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ujar Faisal.
Sejumlah Kabupaten Jadi Prioritas Lanjutan
Diskominfo Kaltim menetapkan sejumlah daerah sebagai prioritas pengembangan lanjutan Program Internet Gratis Kaltim, di antaranya Berau, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Kabupaten Paser. Wilayah-wilayah tersebut dinilai masih memiliki kesenjangan akses digital yang cukup besar.
Menurut Faisal, internet kini telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Ketika desa terhubung dengan jaringan digital, peluang peningkatan kualitas hidup masyarakat juga semakin terbuka.
“Internet hari ini bukan lagi kebutuhan sekunder. Ketika desa terhubung, peluang untuk berkembang akan jauh lebih besar,” katanya.
Dorong Transformasi Digital Berkelanjutan
Ke depan, Diskominfo Kaltim berharap adanya dukungan lintas sektor, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota, untuk menyelaraskan pembangunan infrastruktur listrik dan telekomunikasi.
“Target kami bukan hanya memasang perangkat, tetapi memastikan masyarakat benar-benar bisa memanfaatkan internet secara berkelanjutan,” pungkas Faisal.
Dengan capaian yang melampaui target pada 2025, Pemprov Kaltim optimistis Program Internet Gratis Kaltim dapat terus dikembangkan secara bertahap, meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan tantangan infrastruktur dasar di sejumlah wilayah.
(tim redaksi)