ANALITIKNEWS.COM – Perombakan besar-besaran pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dilakukan eks Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dibatalkan menjadi persoalan.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama meminta perombakan dibatalkan.
Permintaan pembatalan ini kata Bimo, karena menemukan adanya nama-nama “ajaib” usai perombakan yang mayoritas menyasar kedua Direktorat Jenderal itu pada 10 September lalu.
Perombakan tersebut meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional, hingga Pejabat pada Unit Organisasi Non Eselon.
“Itu kan usulan kita rotasi itu, cuma memang ada beberapa yang nama-nama ‘ajaib’ yang tidak ikut proses assessment talent management,” ujar Bimo Rabu (16/9)
Menurut Bimo, kehadiran pejabat yang melompati prosedur seleksi tersebut memberikan sinyal negatif bagi pegawai lain yang telah bersusah payah mengikuti seluruh tahapan ujian.
“Itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan, karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang ikut susah payah ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management,” tegasnya.
Sikap Suahasil Nazara
Merespon hal ini, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa pihaknya masih perlu melakukan diskusi internal sebelum mengambil keputusan.
Ia menekankan perlunya meninjau proses perombakan yang sudah dilakukan.
“Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2026).
Menunggu Rekomendasi Eselon Satu
Suahasil menekankan bahwa penunjukan pejabat memiliki jenjang tersendiri dan harus dilakukan bersama-sama oleh seluruh unit eselon satu.
“Nah, ini saya masih sekarang mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon satu, karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit,” bebernya.
Pentingnya Sinergi Lintas Unit
Mantan Wakil Menteri Keuangan itu menilai struktur pejabat harus mampu memperkuat koordinasi lintas unit.
“Karena kadang-kadang kita memerlukan struktur pejabat yang sifatnya itu lintas unit eselon satu, karena itu memperkuat sinergi, memperkuat koordinasi. Jadi ini yang kita sedang pastikan dan akan kita pastikan sinergi dari Kemenkeu terjadi dengan baik,” jelas Suahasil.
Kemungkinan Pembatalan Masih Menggantung
Meski permintaan pembatalan sudah disampaikan, Suahasil belum memastikan langkah tersebut bisa dilakukan. I
Ia menegaskan perlunya meninjau kembali proses pelantikan yang sudah berjalan.
“Kita nanti melihat dulu apa yang sudah dilakukan kemarin. Karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hybrid. Nah, ada yang waktu itu datang sehingga ini nanti jadi kombinasi yang keseluruhan,” tutupnya.
(*)
