ANALITIKNEWS.COM – Pemerintah akan memusatkan penyaluran bantuan sosial (bansos), barang subsidi, dan berbagai bantuan pemerintah lainnya melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Skema baru tersebut dijadwalkan mulai berjalan pada September 2026 seiring percepatan operasional puluhan ribu koperasi di berbagai daerah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi infrastruktur pemerintah dalam mendistribusikan berbagai program bantuan kepada masyarakat.
Kebijakan itu diputuskan dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (23/7/2026).
“Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih,” kata Zulhas.
Penyaluran Bantuan Dipusatkan
Zulhas menegaskan seluruh bantuan sosial dan bantuan pemerintah akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih.
Menurutnya, koperasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa, tetapi juga menjadi pusat layanan distribusi berbagai program pemerintah.
“Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes. Terpusat di Kopdes. Nanti di Kopdes semua. Semua Koperasi Desa Merah Putih,” jelasnya.
Ia menyebut pemerintah menargetkan implementasi skema tersebut mulai September 2026.
“Operasi kita perkirakan September,” sambung Zulhas.
Ribuan Koperasi Disiapkan
Pemerintah terus mempercepat pembentukan dan operasional Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia. Hingga September 2026, sebanyak 25.000 koperasi ditargetkan sudah beroperasi untuk mendukung penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Jumlah itu akan terus bertambah hingga mencapai 35.862 koperasi pada akhir tahun.
“September ini tadi menurut Wapang (Wakil Panglima TNI) akan jadi kira-kira 25.000 yang akan jadi September ini. Agustus-September 25.000. Tapi akhir tahun 35.862 akan jadi ya,” tuturnya.
Pembinaan Selama Dua Tahun
Selain membangun jaringan koperasi, pemerintah juga akan melakukan pembinaan selama dua tahun sebelum pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah desa. Langkah tersebut dilakukan agar koperasi memiliki tata kelola yang baik sebelum beroperasi secara mandiri.
“2 tahun perbaikan, dibenahi, diselesaikan, setelah 2 tahun diserahkan kepada desa. Nah ini. Desa, karena itu koperasi milik desa. Ya, jelas ya,” ujar Zulhas.
(*)
