ANALITIKNEWS.COM – Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus bberkomitmen untuk melanjutkan pembangunan di Kota Kota Tepian meski menghadapi tantangan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Dinas PUPR Samarinda, Desy Damayanti.
Ia menegaskan semangat pembangunan di Ibu Kota Kalimantan Timur (Kaltim) tidak boleh padam, meski ruang fiskal semakin sempit.
“Kami tetap optimistis. Masa tidak ada kegiatan? Mau itu kegiatan dari kota, provinsi, atau pusat, pembangunan harus tetap berjalan,” ujar Desy.
Menurut Desy, pihaknya memahami bahwa efisiensi anggaran merupakan langkah rasional di tengah keterbatasan fiskal. Namun, kondisi tersebut tidak menyurutkan niat Dinas PUPR untuk tetap menjalankan rencana pembangunan jangka menengah yang telah disusun.
“Karena memang belum dibahas secara detail, tapi kami tetap mengusulkan sesuai dengan rencana dinas dalam lima tahun ke depan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa arah pembangunan kini difokuskan pada penyelesaian kawasan prioritas, bukan lagi proyek yang tersebar secara sporadis dan mencontohkan kawasan Sempaja sebagai salah satu fokus utama yang ingin dituntaskan pada tahun mendatang.
“Kami sekarang sudah fokus ke kawasan, bukan hanya titik-titik tertentu seperti Juanda, Antasari, atau Suryanata. Misalnya, menyelesaikan kawasan Sempaja agar penataannya lebih menyeluruh,” tuturnya.
Pendekatan berbasis kawasan dinilai lebih efektif karena hasil pembangunan bisa dirasakan secara terpadu oleh masyarakat. Dengan cara ini, infrastruktur pendukung di satu wilayah dapat dikembangkan secara simultan, mulai dari jalan lingkungan hingga drainase dan ruang terbuka.
Meski realokasi dan pemangkasan anggaran menjadi tantangan nyata, Desy menilai masih banyak celah pembiayaan yang bisa dimanfaatkan. Tidak hanya dari dana kota, tetapi juga dari bantuan keuangan provinsi dan pemerintah pusat.
“Kita harus tetap optimis, karena celah pendanaan itu banyak. Bisa lewat bantuan keuangan provinsi, dana pusat melalui Kementerian PUPR, atau bahkan dana hibah. Jadi tidak hanya bergantung pada APBD kota,” jelasnya.
Namun, ia mengakui bahwa nilai bantuan keuangan (bankeu) tahun ini kemungkinan ikut terdampak kebijakan efisiensi.
“Ya pastilah, karena mereka (provinsi) juga dipotong. Mungkin persentasenya tetap, tapi karena pengalinya berubah, otomatis nilainya ikut berubah,” katanya.
Meski demikian, Dinas PUPR tetap berkomitmen mempertahankan kegiatan prioritas yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar. Pembangunan gedung-gedung baru, misalnya, kemungkinan besar akan ditunda sementara waktu.
“Kalau proyek yang terdampak, ya pasti di sektor infrastruktur. Apalagi Bapak Wali Kota lebih fokus ke pelayanan dasar. Jadi mungkin tidak ada lagi pembangunan gedung baru, kami harus mengalah dulu,” imbuhnya.
Meski pembangunan fisik baru akan dibatasi, kegiatan pemeliharaan infrastruktur tetap berjalan seperti biasa, terutama yang menjadi tanggung jawab UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
“Kalau yang dasar seperti jalan, itu masih tetap ada. UPTD tetap melaksanakan pemeliharaan karena itu kebutuhan rutin. Jadi dampaknya tidak signifikan,” jelasnya.
Sementara untuk kegiatan besar seperti pembangunan jalan baru atau proyek gedung berskala besar, kemungkinan akan dikaji ulang sesuai kemampuan anggaran.
Menjelang akhir tahun, serapan anggaran Dinas PUPR tercatat baru mencapai sekitar 50 persen. Meski demikian, Desy tidak terlalu khawatir.
“Itu bukan karena proyek mangkrak, melainkan karena pola kerja kontraktor yang cenderung menunda penagihan,”ucapnya.
Desy kemudian menjelaskan bahwa kontraktor sebenarnya diberi kesempatan menagih pembayaran setiap bulan, sesuai dengan kemajuan pekerjaan. Namun, sebagian besar memilih menagih hanya tiga kali selama masa proyek.
“Misal ada pekerjaan dari Maret sampai Desember, kontraktor bisa menagih setiap bulan. Tapi biasanya mereka cuma ambil uang muka, lalu termin pertama, dan penghabisan. Padahal setiap bulan boleh menagih asalkan ada laporan dan berita acara,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa sistem pembayaran berbasis kemajuan pekerjaan (progress) sebenarnya mempermudah arus kas kontraktor sekaligus mempercepat serapan anggaran. Namun, kebiasaan menunda penagihan justru membuat serapan terlihat rendah di akhir tahun.
“Kalau tidak ada kemajuan tiap bulan, pasti kelihatan di kurva S. Jadi sebenarnya bukan tidak ada kegiatan, tapi mereka memang menunda tagihan saja,” pungkasnya.
(*)
