ANALITIKNEWS.COM – Kementerian Sosial (Kemensos) terus mematangkan sistem digital untuk penyaluran bantuan sosial (bansos). Program digitalisasi bansos ini ditargetkan mulai diuji coba di 40 kabupaten/kota pada tahun ini sebelum diterapkan secara nasional.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa langkah ini menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam membenahi basis data penerima bantuan agar lebih akurat dan tepat sasaran.
Dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Jakarta, Selasa (27/1), Gus Ipul menyampaikan bahwa uji coba digitalisasi bansos sudah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
“Ini uji coba dan tahun ini (digitalisasi bansos) akan dikembangkan di 40 kabupaten/kota. Yang sudah selesai ini di Kabupaten Banyuwangi, sekarang masih dalam tahap finalisasi, insyaallah tahun ini akan ditambah di 40 kabupaten/kota,” ujarnya.
Reformasi Sistem Distribusi
Ia menekankan bahwa digitalisasi bansos bukan sekadar penggunaan teknologi, melainkan sebuah reformasi sistem yang menyentuh akar persoalan distribusi bantuan.
Menurutnya, dengan sistem digital, pemerintah dapat memperbaiki kualitas data penerima bansos sehingga penyaluran bantuan lebih transparan dan efisien.
“Kita harapkan nanti dengan digitalisasi bansos itu, kita bisa membuat data kita makin akurat,” kata Gus Ipul.
Digitalisasi bansos dilakukan dengan melibatkan Dewan Ekonomi Nasional. Gus Ipul menjelaskan bahwa uji coba di Banyuwangi menjadi bagian dari kerja sama dengan tim besar yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
“Jadi ini masih piloting, ini baru mencoba bersama-sama dengan tim besar yang dipimpin oleh Pak Luhut untuk melakukan satu proses digitalisasi bansos,” jelasnya.
Meski demikian, Gus Ipul mengakui bahwa sejumlah kendala teknis masih ditemukan dalam tahap awal uji coba.
Ia menegaskan bahwa Kemensos terus melakukan penyempurnaan sistem dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penentuan penerima bansos.
Peran DTSEN
DTSEN diharapkan menjadi fondasi utama agar tidak terjadi tumpang tindih data dan agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, Gus Ipul menuturkan bahwa masyarakat dapat mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan melalui sistem digital. Namun, ia menekankan bahwa keputusan akhir tetap ditentukan oleh sistem berbasis DTSEN.
Dengan mekanisme ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa bansos tidak lagi salah sasaran dan benar-benar menyentuh kelompok miskin dan rentan.
“Kita ingin masyarakat punya kesempatan untuk mengajukan diri, tetapi keputusan akhir tetap ditentukan oleh sistem berbasis DTSEN,” ungkapnya.
Jika uji coba di 40 daerah berjalan baik, Kemensos akan segera menerapkan digitalisasi bansos secara nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Gus Ipul menegaskan bahwa Presiden memberikan perhatian besar terhadap reformasi penyaluran bansos agar lebih modern dan akuntabel.
“Kalau nanti sukses di 40 kabupaten/kota ini, insyaallah sesuai arahan Presiden kita akan lakukan secara nasional digitalisasi bansos ini,” pungkasnya.
Program digitalisasi bansos ini diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan klasik dalam penyaluran bantuan, seperti data ganda, penerima fiktif, dan distribusi yang tidak merata.
Dengan sistem digital, pemerintah dapat memantau secara real time siapa saja penerima bantuan, berapa jumlah yang disalurkan, dan bagaimana dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari transformasi digital di sektor pelayanan publik. Pemerintah berkomitmen untuk menghadirkan sistem bansos yang lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran. Jika berhasil, digitalisasi bansos akan menjadi tonggak penting dalam reformasi sosial di Indonesia, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pemerintah.
(*)
