ANALITIKNEWS.COM – Pemerintah Indonesia menyoroti potensi praktik perdagangan ulang gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) yang diekspor ke Singapura.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menduga sebagian LNG asal Indonesia tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi Singapura, melainkan dijual kembali ke negara lain.
Dugaan tersebut menjadi perhatian pemerintah di tengah upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya energi nasional.
Indonesia ingin memastikan ekspor gas tetap memberikan manfaat bagi kepentingan nasional, terutama ketika kebutuhan energi dalam negeri menjadi prioritas.
Bahlil Soroti 148 Kargo LNG Indonesia
Bahlil mengungkapkan Indonesia mengirimkan 148 kargo LNG ke Singapura. Volume tersebut, menurut keterangannya, setara dengan 1.480 MMSCFD.
Ia meyakini Singapura tidak menyerap seluruh pasokan tersebut untuk konsumsi domestik. Sebagian LNG diduga masuk ke aktivitas perdagangan internasional sebelum kembali dijual ke negara lain.
“148 kargo itu setara dengan 1.480 MM. Itu yang kita kirim. Tapi keyakinan saya bahwa pengiriman 148 kargo itu tidak semuanya itu dipakai untuk kepentingan Singapura, tapi sebagian dijadikan sebagai trading, untuk kemudian diekspor lagi ke negara lain. Tapi ada sebagian pasti untuk konsumsi mereka,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Meski menyoroti dugaan tersebut, Bahlil menegaskan pemerintah belum berencana mengurangi ekspor LNG ke Singapura.
Pasalnya, ketersediaan gas untuk memenuhi kebutuhan domestik Indonesia saat ini masih mencukupi.
“Nanti kita lihat perkembangannya lah, ya. Kan kita harus memprioritaskan kepentingan domestik kita, tapi kalau domestik kita sudah cukup, saya pikir kita harus juga mengirim ekspor ke negara lain,” terang Bahlil.
Pengurangan Ekspor Gas Pipa Sebesar 8 Persen
Di sisi lain, pemerintah telah melakukan penyesuaian terhadap ekspor gas bumi melalui pipa ke Singapura. Bahlil menyebut Indonesia memiliki kontrak ekspor dengan total volume mencapai 409,55 MMSCFD.
Pasokan gas tersebut berasal dari dua wilayah, yakni Laut Natuna dan Sumatera. Pemerintah mengurangi penyaluran sekitar 31 MMSCFD atau setara 8 persen dari total volume kontrak.
Bahlil memastikan kebijakan pengurangan tersebut tidak melanggar perjanjian dengan Singapura. Menurutnya, volume penyaluran masih berada di atas batas minimum yang telah disepakati kedua negara.
“Nah, sekarang ini kan yang kita lakukan pemotongan sebagian itu kan adalah 31 MM dari total 409 MM dari kontrak yang ada. Dengan yang ada itu, kita belum melanggar kontrak karena ada batas minimum, kan? Batas minimum itu belum kita lampaui. Jadi nggak ada masalah, ya,” terangnya.
(*)
