ANALITIKNEWS.COM – DPRD Samarinda terus mendorong hadirnya solusi pendidikan yang lebih merata bagi masyarakat, khususnya dalam menghadapi persoalan tahunan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai pemerintah daerah perlu memperkuat dukungan terhadap siswa yang belum tertampung di sekolah negeri, salah satunya melalui skema subsidi bagi siswa yang melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta.
Menurutnya, usulan tersebut telah beberapa kali disampaikan DPRD sebagai langkah untuk membantu keluarga kurang mampu agar tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak tanpa terbebani biaya sekolah.
Skema subsidi ini diharapkan bisa membantu siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri agar tetap dapat melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
Menurutnya, usulan tersebut telah beberapa kali disampaikan DPRD sebagai langkah untuk membantu keluarga kurang mampu agar tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak tanpa terbebani biaya sekolah.
“Kami mengusulkan pemberia subsidi bagi siswa yang tidak diterima di negeri, untuk dialihkan ke sekolah swasta,” kata Puji, Senin (25/5)
Ia mengatakan dengan subsidi tersebut maka pembiayaan SPP ditanggung Pemerintah Kota.
Menurut Puji, aturan teknis dan kuota daya tampung sebenarnya sudah diatur dengan jelas. Namun, masalah utama terletak pada kepatuhan pelaksana di lapangan serta minimnya pemahaman masyarakat.
Akibatnya, DPRD kerap menerima aduan dari orang tua yang memaksakan anaknya masuk sekolah negeri.
“ beberapa kali reses, permasalahan yang disampaikan masyarakat adalah bagaimana anak-anaknya bisa masuk ke SMP negeri yang diinginkan,” jelasnya.
Selain itu, ketiadaan fasilitas sekolah di beberapa wilayah Samarinda juga menjadi kendala. Pemerintah daerah saat ini dilarang membangun sekolah baru demi menjaga keberlangsungan sekolah swasta agar tidak kehilangan murid.
Dalam reses di Kelurahan Jawa dan Sidodadi, warga menyampaikan protes karena anak mereka tidak diterima di sekolah negeri terdekat, seperti SMPN 4 di Jalan Ir Juanda dan SMPN 22 di Jalan Pahlawan.
“Rata-rata yang menjadi masalah anak-anak yang tidak diterima di negeri, dan orang tuanya tetap mengharuskan agar anaknya bersekolah di negeri,” tandasnya.
(adv/dprdsmd)
