ANALITIKNEWS.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan perkembangan positif terkait aspek keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan kasus kejadian keamanan pangan atau keracunan mengalami penurunan signifikan sejak akhir 2025 kemarin.
Hal ini kata dia sejalan dengan perbaikan penerapan standar operasional prosedur (SOP), serta peningkatan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Puncak kejadian keamanan pangan terjadi pada Oktober dengan 85 kejadian. Alhamdulillah, itu menurun menjadi 40 kejadian pada November, kemudian tersisa 12 kejadian di Desember 2025, dan pada Januari ini tercatat 10 kejadian,” kata Dadan saat Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta, Senin (20/1/2026).
Dadan menyatakan pihaknya tetap menargetkan nol kejadian keamanan pangan.
Dadan menyebut pelanggaran SOP masih terjadi dan menjadi fokus perbaikan ke depan.
“Target kami sebenarnya nol kejadian, tetapi masih saja ada pelanggaran SOP yang terjadi,” ujarnya.
Menurut Dadan, tren penurunan kasus tersebut menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam penerapan SOP keamanan pangan di SPPG.
“Kasus yang menurun ini menurut kami menunjukkan aspek perbaikan penerapan SOP keamanan pangan terjadi sangat signifikan. Dan kami upayakan terus membaik,” jelas Dadan.
Saat ini, kata dia, sekitar 32 persen SPPG telah memenuhi standar Sertifikat Like Higiene Sanitasi (SLHS). Jumlah tersebut akan terus meningkat.
“Tahun 2026 ini, selain SLHS, kami juga akan melakukan akreditasi dan sertifikasi,” pungkasnya.
Program MBG Awal 2026 Tembus 21.102 Unit SPPG
Lebih lanjut ia mengatakan awal tahun 2026 pada 19 Januari untuk jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi mencapai 21.102 unit, meningkat dari 19.188 SPPG saat peluncuran program pada 8 Januari lalu.
“Hari ini jumlah SPPG kita per tanggal 19 Januari malam itu kurang lebih 21.102 SPPG dan sudah bisa menjangkau 88,3 juta penerima manfaat,” kata Kaban Dadan.
Ia menambahkan, dengan dana operasional harian program tercatat mencapai Rp855 miliar. Dari sisi anggaran, realisasi belanja MBG hingga 19 Januari 2026 mencapai Rp17,398 triliun atau mendekati Rp18 triliun.
“Jadi ini mungkin salah satu badan setara kementerian yang sudah merealisasikan anggaran sebesar itu dan ini uang turun langsung dari kas negara ke seluruh SPPG,” tutur Kaban Dadan.
Ia menjelaskan, 70 persen digunakan untuk membeli bahan baku, 20 persen untuk membiayai operasional termasuk gaji relawan, dan 10 persen untuk insentif bagi seluruh mitra yang bergabung dalam program MBG.
Kaban Dadan menegaskan, seluruh SPPG yang telah berdiri dan beroperasi saat ini sepenuhnya dibangun oleh mitra, tanpa menggunakan anggaran negara untuk infrastruktur.
“Perlu saya sampaikan 21.102 SPPG yang sudah berdiri dan operasional 100 persen dibiayai oleh mitra. Jadi belum ada uang negara di dalam pembangunan infrastruktur BGN untuk SPPG,” tandas Kaban Dadan.
(*)
