ANALITIKNEWS.COM – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti kembali efektivitas sistem pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia, menyusul masih terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat sejumlah kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pernyataan tersebut disampaikan Tito usai menghadiri rapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).
Dalam keterangannya, Tito menekankan bahwa dalam sistem demokrasi saat ini, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Namun, ia menilai mekanisme tersebut tidak selalu menjamin terpilihnya pemimpin yang bebas dari persoalan hukum di kemudian hari.
“Yang milih siapa? Rakyat. Artinya, apakah ada kaitannya dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung yang ternyata tidak selalu menghasilkan pemimpin terbaik,” ujarnya.
Pilkada Langsung Dinilai Bermasalah
Tito menyinggung mekanisme pilkada langsung yang selama ini digunakan untuk memilih kepala daerah. Menurutnya, sistem ini memang memiliki sisi positif karena melibatkan rakyat secara langsung, tetapi juga membawa dampak negatif yang serius.
“Pilkada pemilihan langsung di satu sisi ada yang baik, ya ada positifnya, tapi ada juga negatifnya. Di antaranya biaya politik yang mahal dan tidak menjamin yang terpilih ternyata orang yang baik,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa biaya politik yang tinggi dalam pilkada langsung seringkali mendorong calon kepala daerah mencari cara untuk mengembalikan modal setelah terpilih. Hal ini membuka peluang terjadinya praktik korupsi.
Faktor Kesejahteraan dan Moral Hazard
Selain mekanisme rekrutmen, Tito juga menyoroti faktor kesejahteraan dan moral hazard sebagai penyebab kepala daerah melakukan korupsi. Menurutnya, rendahnya kesejahteraan pejabat dan adanya godaan untuk menyalahgunakan jabatan menjadi faktor yang memperburuk situasi.
“Tapi saya berpikir tidak hanya melihat case-nya saja, ini kan udah berapa kali terjadi dalam waktu yang singkat ya. Artinya kan ada problema yang yang sistematis gitu. Ada problema dasar,” kata Tito.
Korupsi Kepala Daerah Bersifat Sistematis
Tito menegaskan bahwa permasalahan korupsi di kalangan kepala daerah bersifat sistematis. Ia menilai maraknya OTT dalam waktu singkat menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam sistem politik dan pemerintahan daerah.
“Mungkin salah satunya adalah salah mekanisme rekrutmen yang selama ini yang digunakan mereka semua kan adalah hasil dari pemilihan langsung. Ya toh?” tambahnya.
Perlu Evaluasi Sistem Politik
Pernyataan Tito membuka kembali perdebatan mengenai efektivitas pilkada langsung. Di satu sisi, sistem ini dianggap sebagai wujud demokrasi partisipatif. Namun di sisi lain, biaya politik yang tinggi dan lemahnya pengawasan membuat hasilnya tidak selalu menghadirkan pemimpin yang berintegritas.
Dengan maraknya OTT kepala daerah, Tito menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem politik, khususnya mekanisme rekrutmen kepala daerah. Ia menekankan bahwa solusi tidak cukup hanya dengan menindak kasus per kasus, melainkan harus menyentuh akar masalah yang bersifat sistematis.
(*)
