ANALITIKNEWS.COM – Pemerintah menegaskan seluruh bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus berasal dari dalam negeri.
Penegasan ini datang Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.
BGN menolak keras penggunaan produk impor dalam program tersebut.
Kebijakan ini agar MBG menjadi penggerak produksi pangan lokal, bukan justru bergantung pada pasokan luar negeri.
“Kami tidak mengizinkan produk impor ya untuk digunakan (untuk MBG), karena kita ingin mendorong produktivitas lokal,” ujar Dadan dalam konferensi pers Capaian Satu Tahun MBG dan Operasional Perdana MBG di Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (8/1).
Fokus pada Pangan Segar Lokal
Dadan menjelaskan sejak awal BGN meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG memprioritaskan bahan pangan segar yang bersumber dari potensi wilayah masing-masing. Menurutnya, kesiapan rantai pasok lokal menjadi kunci agar pelaksanaan MBG berjalan berkelanjutan.
“Program ini kan merupakan program baru, memerlukan kesiapan semua pihak untuk menjadi rantai pasokan dan kami sudah meminta kepada seluruh SPPG agar lebih mengutamakan produk-produk segar dan terutama berbasis potensi supaya sumber daya lokal,” ujarnya.
Dengan kebijakan ini, setiap daerah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi pangan yang tersedia. Daerah pesisir bisa memanfaatkan ikan, wilayah pegunungan bisa mengandalkan sayuran segar, sementara daerah pedesaan dapat memaksimalkan umbi-umbian atau hasil pertanian lainnya. Pola ini diyakini akan memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak lokal.
Susu UHT Tidak Wajib
Sementara itu, terkait menu susu UHT yang belakangan menjadi sorotan, Dadan menegaskan bahwa bahan tersebut tidak bersifat wajib dalam MBG. Penyajian susu hanya diperbolehkan di daerah yang memang memiliki sapi perah, sementara wilayah lain diminta menyesuaikan menu dengan sumber gizi alternatif.
“Untuk daerah-daerah yang ada sapi perahnya, kami izinkan mereka memberikan susu. Tetapi bagi mereka yang jauh sapi perahnya dan belum ada, saya kira tidak perlu dipaksakan menggunakan susu bisa diganti dengan sumber kalsium lainnya,” katanya.
Ia menambahkan, apabila suatu daerah ingin menyajikan susu dalam menu MBG, pasokannya tetap harus berasal dari dalam negeri. Daerah tersebut setidaknya memiliki sapi perah sendiri atau mengembangkan peternakan dengan mendatangkan sapi untuk diternakkan, bukan mengandalkan produk impor.
“Jadi kalau misalnya mau memberikan susu, maka di satu daerah itu harus paling tidak ada sapi perahnya. Bisa dari daerah lain, juga bisa mengambil dari luar untuk diternakkan sapi,” ujar Dadan.
“Makanya saya tadi sampaikan, susu tidak bagian wajib di daerah-daerah yang tidak memiliki sapi perah. Jadi tidak usah dipaksakan, tetapi bisa diganti dengan sumber protein dan sumber kalsium lainnya, yang kualitasnya hampir sama,” katanya.
Dorongan bagi Rantai Pasok Lokal
Kebijakan ini menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program gizi, melainkan strategi besar untuk memperkuat rantai pasok pangan nasional. Dengan melarang impor, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk MBG benar-benar kembali ke masyarakat lokal. Petani, peternak, dan produsen pangan daerah akan menjadi tulang punggung program ini.
Selain itu, diversifikasi menu berbasis potensi lokal akan membuat MBG lebih adaptif terhadap kondisi geografis Indonesia yang beragam. Anak-anak di pesisir bisa mendapatkan ikan segar sebagai sumber protein, sementara anak-anak di dataran tinggi bisa memperoleh sayuran kaya vitamin. Dengan begitu, gizi anak tetap terpenuhi tanpa harus bergantung pada satu jenis bahan pangan.
Tantangan dan Harapan
Meski kebijakan ini membawa semangat kemandirian, tantangan tetap ada. Kesiapan distribusi, kualitas bahan segar, serta konsistensi pasokan menjadi pekerjaan besar yang harus ditangani bersama. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat lokal dituntut bekerja sama agar rantai pasok berjalan lancar.
Dadan menekankan bahwa keberhasilan MBG bergantung pada komitmen semua pihak. Ia berharap program ini tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Dengan melibatkan petani dan peternak, MBG diharapkan mampu menciptakan ekosistem pangan yang berkelanjutan.
(*)
