ANALITIKNEWS.COM – Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri.
Hal ini sebagai upaya pemerintah dalam menyikapi kekhawatiran lonjakan PHK di sektor industri yang dipicu oleh mahalnya harga gas industri.
Kenaikan biaya energi tersebut disebut telah menekan biaya produksi sejumlah perusahaan, bahkan membuat sebagian pabrik menghentikan operasionalnya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memimpin satgas ini sebagai representasi Istana dalam penanganan isu ketenagakerjaan yang dinilai mendesak.
Pemerintah mulai melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri dan pihak terkait lainnya, untuk merumuskan kebijakan yang dapat menahan laju PHK.
Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah akan segera mengambil keputusan dalam waktu dekat. Ia menyampaikan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya solusi cepat agar sektor industri tetap berjalan normal.
“Mungkin dalam satu-dua hari ini kita akan ambil keputusan untuk memastikan kegiatan-kegiatan di sektor yang membutuhkan gas, terutama di sektor industri, dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya,” tegas Prasetyo usai rapat di DPR dengan pemangku kepentingan terkait, Jumat (26/6/2026).
Ancaman PHK Ribuan Pekerja
Di sisi lain, kekhawatiran terhadap dampak sosial semakin menguat. Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyebut sekitar 55.000 pekerja berada dalam ancaman PHK akibat mahalnya harga gas industri.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah perusahaan sudah tidak mampu menanggung biaya operasional, sehingga terpaksa menghentikan produksi. Bahkan, ia menyebut sudah ada perusahaan yang mulai melakukan PHK massal.
“55.000 sudah terancam di depan mata dan sudah tutup satu perusahaan itu PT Granito. Tiga hari yang lalu perusahaan memanggil dan menyatakan seluruh pekerja di PHK,” beber Andi Gani.
Situasi Dinilai Kritis oleh Serikat Buruh
Andi Gani menilai kondisi saat ini sangat mengkhawatirkan dan membutuhkan intervensi cepat dari pemerintah.
Ia menekankan bahwa banyak pekerja berada dalam situasi tidak pasti karena perusahaan tidak lagi mampu menanggung beban biaya gas yang tinggi.
Menurutnya, rapat koordinasi yang digelar di DPR memberikan harapan baru bagi pekerja. Ia menyebut pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan untuk mengatasi persoalan ini dalam waktu singkat.
“Rapat tadi memutuskan dalam waktu satu dua hari pemerintah akan segera mengumumkan mengenai gas industri. Dan mudah-mudahan dapat menyelamatkan situasi yang sangat kritis. Ini dapat saya katakan sangat kritis,” tegas Andi Gani.
Pemerintah kini berada dalam tekanan untuk segera menghasilkan kebijakan yang mampu menstabilkan harga gas industri sekaligus menjaga keberlangsungan sektor manufaktur. Solusi yang diharapkan tidak hanya menahan gelombang PHK, tetapi juga memastikan industri tetap berjalan dan tidak kehilangan daya saing.
(*)
