ANALITIKNEWS.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah menahan sementara ekspor batu bara guna memastikan pasokan energi untuk pembangkit listrik milik PT PLN (Persero) tetap terjaga.
Kebijakan ini ditempuh sebagai bentuk respons cepat pemerintah dalam menjaga stabilitas sistem kelistrikan nasional sekaligus mencegah potensi gangguan pasokan listrik di berbagai daerah.
Langkah tersebut juga merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya keandalan energi bagi masyarakat dan sektor ekonomi.
Defisit Pasokan Batu Bara PLN
Bahlil mengungkapkan adanya selisih antara kebutuhan dan realisasi pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tahun ini. Ia menjelaskan bahwa kebutuhan PLN mencapai 154 juta metrik ton, namun realisasi pasokan baru berada di angka 141 juta metrik ton.
“Artinya dari 1 Januari sampai dengan bulan Juni, dari 154 juta kurang 141 juta. Itu kan berarti tinggal 13 juta, masak batubara habis di bulan enam (Juni)? Ini ilmu Abu Leke apalagi gitu loh,” ujar Bahlil dalam Energy Forum CNBC Indonesia, Kamis (25/6).
Pernyataan tersebut menyoroti kekhawatiran pemerintah terhadap ketidaksesuaian antara rencana pasokan dan realisasi pengiriman batu bara ke sektor domestik. Padahal, pemerintah telah menetapkan skema Domestic Market Obligation (DMO) untuk memastikan kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi.
Penahanan Ekspor dan Evaluasi Komitmen Tambang
Bahlil menilai perusahaan tambang batu bara belum sepenuhnya memenuhi komitmen suplai ke pasar domestik meskipun secara dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) menunjukkan angka produksi yang lebih tinggi, yakni sekitar 160 juta hingga 170 juta metrik ton.
Ia menegaskan bahwa pemerintah mencurigai adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan komitmen tersebut. Karena itu, pemerintah mengambil langkah cepat dengan menahan sebagian ekspor batu bara.
“Karena seperti itu, maka atas arahan Bapak Presiden, kami tidak ingin kejadian ini terulang lagi, sekarang kan sudah jalan normal ini sekarang, dari beberapa yang harus ekspor keluar kita tahan, kebutuhan dalam negeri,” jelasnya.
Kebijakan ini diharapkan dapat mengalihkan pasokan batu bara yang sebelumnya ditujukan untuk ekspor ke kebutuhan dalam negeri, khususnya untuk pembangkit listrik nasional.
Penguatan Pengawasan dan Dampak Kebijakan
Selain menahan ekspor, pemerintah juga menyiapkan pembentukan tim pengadaan energi primer. Tim ini akan melibatkan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, pihak PLN, serta aparat penegak hukum untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam rantai pasok energi.
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan kebijakan energi tidak lagi menimbulkan persoalan berulang setiap tahun. Ia juga menekankan pentingnya peran PLN dalam menjaga layanan publik.
“Bagaimanapun, PLN ini menyangkut hajat hidup orang banyak, dan karena itu menjadi kewajiban kita khususnya pemerintah dan PLN untuk menjaga dan memastikan agar masyarakat dapat dilayani dengan baik,” pungkasnya.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap stabilitas pasokan listrik tetap terjaga, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap industri batu bara agar kewajiban pemenuhan pasar domestik berjalan sesuai ketentuan.
(*)
