ANALITIKNEWS.COM – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam pertemuan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang membahas langkah efisiensi sebagai upaya pemerintah menjaga kualitas belanja negara agar semakin tepat sasaran, tanpa mengurangi manfaat yang diterima masyarakat.
Pertemuan ini belangsung di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis (25/6/2026) kemarin sore.
Purbaya menjelaskan bahwa langkah penghematan tersebut justru diusulkan langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang. Menurutnya, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat ruang untuk menekan kebutuhan anggaran tanpa mengurangi manfaat utama program bagi masyarakat.
Dalam media briefing di Kementerian Keuangan pada Jumat (26/6/2026), Purbaya mengatakan besaran penghematan yang akan dilakukan tergolong cukup besar. Namun, ia memilih tidak menyampaikan angka pastinya karena pengumuman resmi akan disampaikan langsung oleh Kepala BGN.
“Kemarin saya ketemu dengan Kepala BGN di sini (Kemenkeu), Dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program MBG. Saya pikir cukup signifikan penghematannya, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan,” kata Purbaya dalam media briefing di Kementerian Keuangan, Jumat (26/6/2026).
Anggaran Berpotensi Turun dari Rp268 Triliun
Purbaya mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran Program MBG setelah evaluasi terbaru diperkirakan akan berada di bawah angka Rp268 triliun pada tahun 2026. Nilai tersebut merupakan lanjutan dari proses penyesuaian anggaran yang sebelumnya telah dilakukan pemerintah.
Sebelum evaluasi awal dilakukan, pemerintah sempat mengalokasikan anggaran MBG hingga mencapai Rp335 triliun. Setelah melalui proses peninjauan, kebutuhan anggaran diturunkan menjadi Rp268 triliun. Kini, pemerintah kembali melihat peluang untuk melakukan efisiensi lebih lanjut sehingga total anggaran dapat ditekan lebih rendah lagi.
Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa usulan pengurangan anggaran bukan berasal dari Kementerian Keuangan. Menurutnya, inisiatif tersebut datang langsung dari Badan Gizi Nasional yang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program di lapangan.
“Cukup signifikan pengurangannya yang jelas anggaran kita menjadi lebih aman. Nanti akan signifikan lah pemotongannya, tapi bukan saya yang usul ya, Kepala BGN-nya sendiri. Jadi bisa ditanyakan ke Kepala BGN,” terangnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa efisiensi dilakukan berdasarkan hasil kajian teknis BGN mengenai kebutuhan riil pelaksanaan Program MBG, sehingga pemerintah optimistis penghematan dapat dicapai tanpa mengganggu pelaksanaan program.
Kualitas Gizi Dipastikan Tetap Terjaga
Purbaya juga memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan memengaruhi kualitas makanan maupun kandungan gizi yang diterima para penerima manfaat Program MBG. Pemerintah tetap menjadikan pemenuhan kebutuhan gizi sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan program nasional tersebut.
Menurutnya, evaluasi yang dilakukan lebih diarahkan pada peningkatan efisiensi tata kelola, mekanisme pengadaan, serta berbagai aspek operasional lainnya yang memungkinkan pengeluaran negara menjadi lebih hemat.
“Jadi justru dipastikan makanannya tetap bergizi. Tapi itu yang lebih tahu ranahnya Kepala BGN,” jelasnya.
Pemerintah berharap langkah efisiensi ini dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus menjaga keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis. Rincian mengenai besaran pemangkasan anggaran serta mekanisme efisiensi yang akan diterapkan selanjutnya akan diumumkan secara resmi oleh Badan Gizi Nasional setelah proses evaluasi selesai.
(*)
