Dialog bertajuk “Membaca Ulang Potret Fiskal Kalimantan Timur” yang digelar IKA PMII Kaltim di Cafe D’Bagios, Samarinda, itu juga menghadirkan akademisi Universitas Mulawarman Bahtiar Bahtiar, Anggota DPR RI Syafruddin, anggota TAGUPP Kaltim Sudarno, serta dipandu jurnalis senior Muhammad Khaidir.
Dalam pemaparannya, Andi mengakui kebijakan pemotongan pendapatan keuangan daerah (PKD) maupun penurunan transfer dari pemerintah pusat berdampak terhadap kemampuan fiskal daerah. Namun, ia menegaskan pemerintah daerah harus menjadikan situasi tersebut sebagai momentum untuk melakukan pembenahan.
“Kalau ada penurunan PKD tentu berdampak kepada daerah. Angkanya pasti menurun. Tetapi kita tidak boleh berhenti hanya pada menyalahkan keadaan. Kita harus melakukan evaluasi ke dalam,” kata Andi Harun, Sabtu (1/8/2026).
Faktor Global Ikut Memengaruhi Fiskal Nasional
Andi menjelaskan kondisi fiskal nasional tidak hanya dipengaruhi kebijakan pemerintah, tetapi juga berbagai faktor eksternal. Defisit APBN, ketidakpastian ekonomi global, hingga memanasnya geopolitik internasional ikut memberikan tekanan terhadap harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.
Karena itu, ia mengajak seluruh pemerintah daerah memahami kondisi tersebut sebagai tantangan bersama yang harus dihadapi melalui kebijakan fiskal yang lebih adaptif.
“Negara sedang membutuhkan uang. Ada faktor geopolitik internasional, harga minyak dunia melonjak jauh dari asumsi APBN, nilai tukar rupiah juga tertekan. Semua itu memengaruhi kemampuan fiskal nasional,” ujarnya.
Andi Harun Dorong Disiplin Fiskal dalam Pengelolaan APBD
Menurut Andi, pemerintah daerah perlu mengubah pola penyusunan APBD. Ia meminta kepala daerah tidak lagi berorientasi pada besarnya anggaran, melainkan pada efektivitas belanja yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Disiplin fiskal bukan berarti berhenti belanja, tetapi belajar berhenti boros. Prioritaskan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, kemudian baru program lainnya jika ruang fiskal masih tersedia,” tegasnya.
Ia juga mendorong seluruh organisasi perangkat daerah menerapkan konsep zero-based budgeting. Melalui pendekatan itu, setiap program harus disusun berdasarkan kebutuhan riil dan target kinerja yang jelas.
“Jangan lagi sekadar copy-paste anggaran dari tahun ke tahun. Semua harus berbasis kebutuhan, berbasis manfaat, dan memiliki indikator kinerja yang jelas,” katanya.
Andi menambahkan, digitalisasi layanan pemerintahan juga harus diikuti dengan efisiensi belanja operasional, termasuk pengurangan belanja alat tulis kantor.
“Kalau pelayanan sudah digital, belanja ATK juga harus turun. Hal-hal kecil seperti ini kalau dikumpulkan nilainya menjadi besar,” ujarnya.
Ia kembali mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan APBD bukan hanya nilai anggarannya, tetapi manfaat yang diterima masyarakat.
“Kalau APBD besar, manfaatnya juga harus besar. Tetapi kalau APBD turun, jangan sampai pelayanan kepada masyarakat ikut menurun,” katanya.
Usulkan Gerakan Bersama Perjuangkan Tambahan Anggaran
Dalam kesempatan tersebut, Andi mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memimpin gerakan bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
Menurutnya, perjuangan itu harus didukung dokumen teknokratis yang kuat dan argumentasi berbasis data sehingga memiliki dasar yang lebih meyakinkan.
“Saya mengusulkan gerakan ini dipimpin Pak Gubernur bersama seluruh kepala daerah. Siapkan dokumen teknokratiknya, kemudian diperkuat perjuangan politik. Itu jauh lebih elegan dibanding hanya menyalahkan pusat,” ujarnya.
Andi optimistis kolaborasi antardaerah akan memperkuat posisi Kalimantan Timur dalam memperoleh dukungan fiskal yang lebih besar. Ia pun menutup paparannya dengan mengajak seluruh pemerintah daerah terus melakukan evaluasi agar setiap rupiah APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita harus berani mengoreksi diri. Kalau cara yang sama terus diulang tetapi berharap hasil berbeda, itu seperti yang pernah dikatakan Albert Einstein, sebuah bentuk kegilaan. Karena itu kita harus belajar memperbaiki diri agar setiap rupiah APBD benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat nyata,” tutupnya.
(Redaksi)
