ANALITIKNEWS.COM – Komitmen DPRD Kota Samarinda dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) terus diwujudkan melalui berbagai gagasan strategis di sektor pendidikan. Salah satu upaya yang kini menjadi perhatian adalah dorongan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk menghadirkan program beasiswa daerah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Melalui Komisi IV yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, DPRD menilai keberadaan program beasiswa merupakan langkah penting dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat, sekaligus menjadi investasi jangka panjang untuk mencetak generasi yang unggul, berdaya saing, dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, mengatakan hingga saat ini Kota Samarinda masih belum memiliki skema beasiswa mandiri yang bersumber dari APBD.
Padahal, menurutnya, program tersebut sangat dibutuhkan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada mahasiswa berprestasi maupun mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu agar dapat menyelesaikan pendidikan tinggi.
“Setidaknya, mahasiswa asal Samarinda yang memiliki prestasi harus memperoleh dukungan untuk melanjutkan pendidikan,” ujarnya.
Ia menila pembangunan daetah tidak hanya dilihat dari infrastruktur. Tetapi juga sangat penting untuk memperhatikan sumber daya manusianya.
Oleh sebab itu, investasi di sektor pendidikan dinilai memiliki dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi kemajuan Kota Samarinda.
Lebih lanjut ia menegaskan bahwa program beasiswa daerah bukan sekadar bantuan biaya pendidikan, melainkan bentuk investasi pemerintah dalam mempersiapkan generasi muda yang memiliki kompetensi, daya saing.
DPRD Kota Samarinda, lanjut Anhar, telah beberapa kali menyampaikan usulan terkait pembentukan program beasiswa daerah.
Namun, implementasinya tetap memerlukan dukungan dan kebijakan dari pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam penyusunan serta pelaksanaan anggaran.
“Peran DPRD adalah mengajukan usulan. Adapun penilaian terhadap kemampuan keuangan daerah beserta perhitungan anggarannya merupakan kewenangan pemerintah daerah,” tandasnya.
Sebagai bentuk keseriusan dalam membangun sektor pendidikan, DPRD Kota Samarinda juga telah menyiapkan blueprint atau rancangan besar pembangunan pendidikan yang terintegrasi dengan program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dokumen tersebut disusun sebagai arah kebijakan pendidikan jangka panjang, termasuk menjadi landasan dalam mewujudkan program beasiswa daerah yang berkelanjutan.
“DPRD telah menyusun blueprint yang memuat arah pembangunan di bidang pendidikan dan kesejahteraan. Meski demikian, realisasinya tetap bergantung pada kebijakan dan dukungan pemerintah daerah,” katanya.
(ADV)
