ANALITIKNEWS.COM – Upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) terus mendapat perhatian dari DPRD Kota Samarinda.
Salah satu sektor yang dinilai memiliki peran penting adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), yang selama ini menjadi ujung tombak dalam menjalankan berbagai program kependudukan dan keluarga berencana.
Namun, di balik peran strategis tersebut, DPPKB masih menghadapi tantangan dalam sisi penganggaran.
Keterbatasan anggaran membuat sebagian besar alokasi dana yang tersedia masih terserap untuk kebutuhan rutin kedinasan, sehingga ruang untuk memperluas program pelayanan kepada masyarakat menjadi terbatas.
Kondisi ini menjadi salah satu perhatian Komisi IV DPRD Samarinda saat menggelar hearing bersama DPPKB beberapa waktu lalu. DPRD menilai perlu adanya penguatan dukungan anggaran agar program-program strategis yang berkaitan dengan pembangunan kualitas masyarakat dapat berjalan lebih maksimal.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan struktur anggaran DPPKB saat ini masih belum ideal karena porsi belanja rutin masih cukup besar dibandingkan anggaran untuk pelaksanaan program.
“Persoalan utama dalam anggaran adalah sebagian besar alokasi dari APBD masih terserap untuk kebutuhan belanja pegawai seperti gaji, tunjangan, serta berbagai kegiatan rutin kedinasan,” ujar Sri Puji.
Menurutnya, keterbatasan tersebut membuat DPPKB harus mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan, termasuk dukungan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat, agar sejumlah program tetap dapat berjalan.
Meski dengan kondisi anggaran yang terbatas, Sri Puji memberikan apresiasi terhadap kinerja DPPKB yang dinilai mampu menjaga keberlangsungan program dan pelayanan masyarakat.
Ia menilai upaya yang dilakukan jajaran DPPKB sudah cukup maksimal, terutama jika melihat besaran anggaran yang tersedia pada tahun 2026.
“Namun, dengan kondisi anggaran yang tersedia, khususnya pada tahun 2026 yang hanya berada di kisaran Rp10 miliar lebih, kami melihat DPPKB sudah berupaya maksimal dalam menjaga dan menjalankan program-program yang ada,” katanya.
DPRD Samarinda memahami bahwa pemerintah daerah saat ini juga menghadapi tantangan fiskal seiring penerapan kebijakan efisiensi anggaran secara nasional. Kendati demikian, perhatian terhadap sektor kependudukan dan keluarga berencana tetap dinilai penting karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas SDM daerah.
Sri Puji berharap Pemerintah Kota Samarinda dapat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan anggaran DPPKB, baik melalui perubahan APBD 2026 maupun penyusunan anggaran murni tahun 2027.
Menurutnya, tambahan dukungan anggaran akan membantu DPPKB menjalankan program-program prioritas secara lebih luas, termasuk peningkatan fasilitas pendukung pelayanan.
“Kami berharap pada perubahan APBD nanti dapat ada tambahan dukungan anggaran untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas, termasuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, salah satunya perbaikan gedung kantor yang menjadi keluhan dari pihak dinas,” pungkasnya.
Dengan dukungan anggaran yang lebih kuat, DPRD berharap DPPKB Samarinda dapat semakin optimal dalam menjalankan program pengendalian penduduk, keluarga berencana, serta berbagai upaya pembangunan masyarakat yang menjadi bagian dari visi pembangunan Kota Samarinda.
(ADV)
