ANALITIKNEWS.COM – DPRD Kota Samarinda mendorong pemerintah daerah mempercepat pengentasan kawasan kumuh yang masih tersisa di sejumlah wilayah.
Meski perencanaan dan program penataan telah disiapkan, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi tantangan utama dalam merealisasikan seluruh target pengurangan kawasan kumuh.
DPRD Samarinda menilai penanganan kawasan kumuh harus menjadi program prioritas karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat.
Perbaikan lingkungan permukiman tidak hanya berbicara mengenai pembangunan infrastruktur, tetapi juga menciptakan kawasan tempat tinggal yang lebih layak, sehat, dan aman bagi warga.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengungkapkan pemerintah kota sejatinya telah memiliki perencanaan yang matang dalam mengurangi kawasan kumuh.
Sejumlah kawasan bahkan sudah mulai mendapatkan penanganan melalui dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
“Saat ini, yang dibutuhkan untuk mempercepat pengurangan kawasan kumuh adalah dukungan kemampuan fiskal. Dari sisi perencanaan, seluruh program sebenarnya sudah disiapkan,” ujar Deni.
DPRD Samarinda menilai percepatan pengentasan kawasan kumuh membutuhkan komitmen bersama.
Pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan anggaran agar program yang telah dirancang dapat direalisasikan sesuai target.
Deni menyebut, pemerintah telah menyusun pagu indikatif sebagai dasar perencanaan anggaran. Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada kemampuan keuangan daerah.
“Pagu indikatif memang sudah disusun, namun besaran anggaran final nantinya akan menentukan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai seluruh program pengentasan kawasan kumuh,” jelasnya.
DPRD Samarinda berharap pemerintah pusat dapat memperkuat dukungan pendanaan, terutama melalui percepatan pencairan dana transfer yang masih tertunda. Tambahan ruang fiskal dinilai penting agar pemerintah kota memiliki kemampuan lebih besar dalam menjalankan program pembangunan.
Menurut Deni, jika dukungan anggaran tersedia, program pengentasan kawasan kumuh dapat dilakukan lebih masif dan tidak membutuhkan waktu terlalu panjang.
Penanganan yang cepat juga akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap program Wali Kota dalam menangani kawasan kumuh dapat berjalan lebih luas dan optimal. Namun, hingga saat ini keterbatasan fiskal masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaannya,” harapnya.
Ia berharap Kementerian Keuangan segera mencairkan dana tunda salur sehingga pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, termasuk mempercepat penataan kawasan kumuh di berbagai wilayah Kota Samarinda.
“Sehingga pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, termasuk penataan kawasan kumuh di berbagai wilayah Kota Samarinda,” pungkasnya.
(ADV)
