ANALITIKNEWS.COM – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menilai penyatuan data antarorganisasi perangkat daerah (OPD) menjadi langkah mendesak untuk mempercepat penanganan stunting dan memperkuat program ketahanan keluarga.
Perbedaan data yang masih terjadi di sejumlah instansi dinilai berpotensi menghambat penyusunan program hingga penyaluran anggaran.
Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Kota Samarinda dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB).
Selain mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2026, rapat juga membahas rencana kerja perangkat daerah untuk tahun 2027.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan sinkronisasi data harus menjadi prioritas agar setiap program pemerintah memiliki sasaran yang sama.
Menurutnya, data mengenai ibu hamil, balita, keluarga rentan stunting, hingga penerima manfaat lainnya tidak boleh lagi berbeda di setiap OPD.
“Kami berharap tidak ada lagi ego sektoral. Data posyandu, ibu hamil, anak kurang gizi, dan keluarga rentan stunting harus sama agar anggaran tepat sasaran,” ujarnya.
Sri Puji menegaskan, kesamaan data akan mempermudah pemerintah dalam menyusun kebijakan, menentukan prioritas program, sekaligus memastikan anggaran benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Ia menilai perbedaan jumlah sasaran penerima manfaat selama ini dapat memengaruhi kualitas perencanaan hingga efektivitas pelaksanaan program.
Keterbatasan Anggaran Hambat Program
Selain menyoroti persoalan data, Komisi IV juga menilai keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan utama bagi DP2KB.
Dengan tugas yang mencakup pengendalian penduduk, pembangunan keluarga, hingga percepatan penurunan stunting, instansi tersebut hanya mengelola anggaran sekitar Rp10 miliar.
Sri Puji menjelaskan, sebagian besar anggaran yang bersumber dari APBD masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai dan operasional rutin. Akibatnya, ruang fiskal untuk menjalankan berbagai program pelayanan masyarakat menjadi terbatas.
“Dari APBD, sebagian besar anggaran digunakan untuk gaji, tunjangan, dan kegiatan rutin. Program lainnya banyak didukung dana dari BKKBN,” ujar Sri Puji.
Kondisi tersebut membuat DP2KB masih mengandalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mendukung pelaksanaan sejumlah program di lapangan.
Padahal, DP2KB menjalankan berbagai program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pelaksanaannya juga didukung oleh kader posyandu, Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja, serta agen pembangunan keluarga yang tersebar di berbagai wilayah Kota Samarinda.
Namun, menurut Komisi IV, dukungan operasional bagi para kader masih belum memadai. Padahal, mereka menjadi ujung tombak dalam memberikan edukasi, pendampingan keluarga, hingga pemantauan kondisi kesehatan masyarakat.
DPRD Dorong Tambahan Anggaran
Melihat berbagai tantangan tersebut, Komisi IV DPRD Kota Samarinda mendorong pemerintah daerah menambah alokasi anggaran untuk DP2KB, baik melalui APBD Perubahan 2026 maupun APBD 2027.
Penambahan anggaran dinilai penting agar DP2KB memiliki ruang yang lebih besar untuk memperkuat program pelayanan masyarakat, meningkatkan dukungan terhadap kader, serta memperbaiki sarana dan prasarana yang sudah tidak layak.
Sri Puji mengatakan kebutuhan tersebut tidak hanya menyangkut pembiayaan program, tetapi juga peningkatan fasilitas pelayanan agar dapat menunjang kinerja organisasi secara optimal.
“Harapan kami ada tambahan anggaran untuk renovasi kantor dan balai yang rusak. Kami ingin membangun Kampung KB Reborn dan mewujudkan satu data di setiap kecamatan,” pungkasnya.
Komisi IV berharap penguatan anggaran dan integrasi data dapat berjalan beriringan. Dengan dukungan tersebut, program pembangunan keluarga dan percepatan penurunan stunting di Samarinda diharapkan menjadi lebih efektif, terarah, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
(ADV)
