ANALITIKNEWS.COM – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera meninjau ulang posisi tugas personel TNI di Lebanon.
Beliau mendesak PBB mengambil langkah tegas untuk menghentikan misi UNIFIL atau memindahkan lokasi pasukan ke luar zona tempur aktif.
Pernyataan tersebut muncul setelah tiga prajurit TNI gugur dalam tugas akibat eskalasi serangan di wilayah tersebut.
Ancaman Nyata di Wilayah Blue Line
Susilo Bambang Yudhoyono menyoroti perubahan situasi keamanan yang sangat drastis di perbatasan Lebanon dan Israel.
Menurut beliau, posisi pasukan penjaga perdamaian saat ini sudah tidak berada di zona aman atau blue zone.
Pasukan Israel dikabarkan telah merangsek masuk hingga 7 kilometer dari garis batas Blue Line. Hal ini menyebabkan posisi Kontingen Garuda berada di tengah pusaran pertempuran antara Israel dan Hizbullah.
“Sekarang ini, kenyataannya yang semula mereka berada di sekitar Blue Line kini sudah berada di war zone, yang sehari-hari sudah berkecamuk pertempuran antara pihak Israel dan Hizbullah. Bahkan dikabarkan pasukan Israel sudah maju 7 km dari Blue Line,” ucap Susilo Bambang Yudhoyono melalui unggahan di media sosial X, Minggu (5/4/2026).
Beliau menjelaskan bahwa mandat PBB berdasarkan Chapter 6 tidak membekali prajurit dengan senjata berat untuk berperang.
Oleh karena itu, membiarkan personel tetap berada di medan tempur aktif sangat membahayakan nyawa mereka.
Beliau menilai PBB harus segera membuat keputusan cepat untuk menyelamatkan para personel internasional tersebut.
Dukungan terhadap Investigasi dan Keadilan Prajurit
Dalam keterangannya, Susilo Bambang Yudhoyono juga mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto yang menuntut investigasi menyeluruh.
Beliau berharap PBB mampu memberikan penjelasan yang masuk akal mengenai insiden yang menewaskan Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar dan rekan-rekannya.
Sebagai mantan Kepala Pengamat Militer PBB di Bosnia, beliau memahami tingkat kesulitan investigasi di medan perang.
“Saya tahu bahwa investigasi dalam situasi pertempuran yang amat dinamis sering tidak mudah.
Tetapi, bagaimanapun tetap dapat dilaksanakan dengan harapan hasilnya dapat dinalar dan masuk akal (acceptable, believable narrative),” imbuh beliau.
Tokoh yang akrab dengan sapaan SBY ini mendorong Dewan Keamanan PBB untuk segera bersidang.
Beliau menegaskan bahwa PBB tidak boleh menerapkan standar ganda dalam menangani kasus petugas kemanusiaan yang menjadi korban.
Susilo Bambang Yudhoyono merasa memiliki kewajiban moral untuk ikut memperjuangkan keadilan bagi prajurit TNI yang bertugas di sana.
Sejarah Pengiriman Pasukan Garuda ke Lebanon
Komitmen Indonesia dalam pengiriman pasukan perdamaian ke Lebanon bermula dari inisiatif Susilo Bambang Yudhoyono saat menjabat sebagai Presiden RI.
Beliau mengusulkan pengiriman satu batalyon plus Indonesia untuk bergabung dengan UNIFIL pada tahun 2006.
Hingga tahun 2026, Indonesia telah mengirimkan 19 gelombang kontingen untuk menjaga stabilitas di wilayah tersebut.
Meskipun menyuarakan perlunya penarikan atau relokasi, beliau tetap memberikan dorongan semangat bagi prajurit yang masih bertugas.
Beliau meminta Kontingen Garuda XXIII/S untuk terus menjaga dedikasi dalam misi mulia tersebut.
Beliau berharap pemerintah dan PBB segera menemukan solusi terbaik demi keamanan seluruh personel penjaga perdamaian.
(Redaksi)
