ANALITIKNEWS.COM – Kepastian layanan dan pemahaman masyarakat menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda dalam pelaksanaan program parkir berlangganan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda diminta tidak hanya mengejar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh manfaat nyata dari biaya yang mereka bayarkan.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menilai pemerintah perlu mematangkan sistem pelayanan sekaligus memperluas sosialisasi sebelum mengoptimalkan program tersebut.
Menurutnya, masyarakat yang memilih berlangganan harus mendapatkan kejelasan mengenai mekanisme penggunaan layanan, termasuk kepastian saat memarkirkan kendaraan di lokasi yang telah ditentukan.
Kesiapan Sistem Perlu Dimatangkan
Abdul Rohim mengatakan, pihaknya telah membahas perkembangan program parkir berlangganan bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda. Dari pembahasan itu, ia menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu pemerintah persiapkan agar pelaksanaan program berjalan optimal.
“Program parkir berlangganan ini ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Ada sejumlah hal yang memang harus dipersiapkan secara matang oleh pemerintah,” ujar Rohim.
Ia menjelaskan, pembayaran biaya berlangganan akan membentuk ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan. Karena itu, pemerintah harus memastikan pengguna mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan kepastian ketika memanfaatkan fasilitas parkir yang masuk dalam program tersebut.
Rohim mencontohkan, masyarakat yang telah membayar biaya berlangganan dan menerima kartu parkir harus mengetahui dengan jelas bagaimana mereka menggunakan fasilitas tersebut di titik-titik yang telah ditetapkan.
“Ini yang masih perlu disiapkan,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah perlu memperjelas mekanisme pelayanan agar masyarakat tidak mengalami kebingungan ketika menggunakan kartu parkir berlangganan. Kesiapan sistem tersebut menjadi salah satu faktor penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap program.
Tarif Parkir Berlangganan Perlu Dijelaskan secara Terbuka
Selain mematangkan pelayanan, DPRD Samarinda mendorong Pemkot memperkuat sosialisasi mengenai tarif dan manfaat parkir berlangganan. Pemerintah perlu menyampaikan informasi secara menyeluruh agar masyarakat dapat memahami perhitungan biaya sebelum memutuskan mengikuti program.
Tarif yang sebelumnya disosialisasikan berada di kisaran Rp400 ribu untuk kendaraan roda dua dan Rp1 juta untuk kendaraan roda empat. Rohim menilai, pemerintah perlu menjelaskan dasar perhitungan dan potensi penghematan dari tarif tersebut supaya masyarakat tidak menganggapnya sebagai beban tambahan.
Salah satu cara yang dapat ditempuh ialah membandingkan total pengeluaran parkir konvensional selama satu tahun dengan biaya berlangganan. Berdasarkan kalkulasi Pemkot Samarinda, skema berlangganan berpotensi lebih menguntungkan karena pengeluaran parkir konvensional dalam setahun dapat melampaui biaya berlangganan.
“Persoalannya, pemahaman seperti ini belum sepenuhnya sampai kepada masyarakat. Karena itu, sosialisasi harus dilakukan secara lebih masif agar warga memahami manfaat dari program ini,” lanjut Rohim.
Ia berharap pemerintah menggunakan pendekatan sosialisasi yang mudah dipahami masyarakat, terutama dalam menjelaskan perbandingan biaya dan manfaat yang bisa diperoleh. Dengan informasi yang jelas, masyarakat dapat menilai program tersebut secara lebih objektif.
DPRD Tegaskan Keikutsertaan ASN Tidak Wajib
Rohim juga menegaskan bahwa keikutsertaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam program parkir berlangganan tidak bersifat wajib. Sejak awal, pemerintah merancang program tersebut dengan prinsip sukarela sehingga masyarakat maupun ASN dapat menentukan sendiri apakah ingin berpartisipasi.
“Sejak awal konsepnya memang tidak ada kewajiban dan tidak ada pemaksaan. Jadi, masyarakat yang mau mengikuti program parkir berlangganan dipersilakan, sementara yang tidak ingin ikut juga tidak masalah,” ungkapnya.
Meski tidak mewajibkan keikutsertaan ASN, Rohim menilai partisipasi mereka tetap dapat mendukung upaya pemerintah meningkatkan PAD Samarinda. Ia memandang dukungan tersebut perlu berjalan seiring dengan kesiapan pelayanan dan penyampaian informasi yang memadai kepada masyarakat.
(adv)
