ANALITIKNEWS.COM – Rencana pemindahan penyaluran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank Himbara berpotensi mengurangi sumber dana murah yang menopang aktivitas perbankan daerah.
Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (SPBPDSI) menilai perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi bisnis BPD, tetapi juga dapat menekan penyaluran kredit hingga keberlangsungan tenaga kerja.
Perwakilan SPBPDSI, Sigit, mengatakan kebijakan pengalihan payroll PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat memicu efek berantai terhadap tiga sektor, yakni tenaga kerja, bisnis perbankan, dan perekonomian daerah.
Pengalihan Payroll ASN Bisa Kurangi Dana Murah BPD
Sigit menjelaskan rekening payroll ASN selama ini menjadi salah satu sumber dana murah bagi BPD. Dana tersebut masuk dalam Current Account Saving Account (CASA) yang membantu bank menjaga likuiditas.
Jika pemerintah mengalihkan payroll ASN ke bank Himbara, BPD berpotensi kehilangan sebagian CASA dalam jumlah signifikan.
“Jika payroll ASN ini pindah dari BPD ke Himbara, maka otomatis dana CASA dari BPD ini akan berkurang cukup signifikan. Dengan berkurangnya dana CASA yang cukup signifikan ini, likuiditas dari BPD otomatis akan menurun,” ujar Sigit dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, Kamis (3/9).
Menurutnya, penurunan CASA dapat membuat BPD mencari sumber dana alternatif dengan biaya lebih tinggi.
BPD yang sebelumnya mengandalkan tabungan dan giro dari rekening gaji ASN dengan bunga rendah dapat meningkatkan penggunaan deposito. Kondisi tersebut berpotensi menaikkan cost of fund atau biaya dana.
Penyaluran Kredit BPD Berpotensi Ikut Terganggu
Tekanan likuiditas juga dapat memengaruhi kemampuan BPD menyalurkan kredit. Sigit menyoroti potensi dampak terhadap kredit UMKM dan kredit konsumtif bagi ASN.
Perpindahan rekening payroll juga dapat menyulitkan proses pembayaran angsuran bagi nasabah yang sebelumnya menggunakan rekening gaji di BPD.
“Karena perpindahan gaji ASN, entah itu P3K, entah itu nanti PNS, itu otomatis penagihan atau pembayaran angsuran akan cukup sulit, gitu, karena gaji yang selama ini dipotong oleh BPD akan berpindah ke Himbara,” tambahnya.
Sigit menilai kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL).
NPL Naik Bisa Menggerus Laba BPD
Ketika NPL meningkat, BPD perlu menambah pencadangan melalui Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).
Menurut Sigit, peningkatan pencadangan akan memberikan tekanan terhadap laba bersih BPD. Penurunan laba kemudian dapat mendorong manajemen melakukan efisiensi untuk menjaga kinerja perusahaan.
Tekanan tersebut dapat semakin besar apabila BPD secara bersamaan menghadapi penurunan CASA dan peningkatan biaya dana.
SPBPDSI Khawatir Terjadi Efisiensi Pegawai
SPBPDSI melihat persoalan tersebut pada akhirnya dapat berdampak kepada pekerja BPD.
Sigit menyebut manajemen BPD berpotensi melakukan restrukturisasi sumber daya manusia apabila pendapatan dan laba mengalami tekanan berkepanjangan.
Bentuk efisiensi dapat mencakup pengurangan pegawai, program pensiun dini, hingga penghentian atau tidak memperpanjang kontrak tenaga alih daya.
Sekitar 100 Ribu Pegawai BPD Berpotensi Terdampak
Sigit mengatakan jumlah pegawai BPD di seluruh Indonesia saat ini mencapai sekitar 100 ribu orang.
Ia mencontohkan Bank Jatim yang memiliki sekitar 7.900 pegawai. Menurutnya, dampak kebijakan payroll ASN tidak hanya menyentuh pekerja, tetapi juga keluarga yang bergantung pada penghasilan mereka.
“Kalau disampaikan Kang Aleh tadi, total pegawai BPD sekitar 100 ribu. Itu hanya pegawainya, Pak, belum keluarganya. Kalau kita pengalinya setiap pegawai taruhlah tiga di belakangnya, berarti sekitar 300 ribu yang terdampak jika ada pengalihan ini,” jelas Sigit.
Dengan asumsi tersebut, SPBPDSI memperkirakan sekitar 300 ribu jiwa dapat ikut merasakan dampak jika pengalihan payroll ASN menekan kinerja dan kebutuhan tenaga kerja BPD.
SPBPDSI Soroti Dampak ke Perekonomian Daerah
SPBPDSI menilai keberadaan BPD memiliki keterkaitan dengan perekonomian daerah. Selain mengelola dana masyarakat, BPD juga menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM dan masyarakat melalui berbagai produk kredit.
Karena itu, serikat pekerja meminta pemerintah mempertimbangkan dampak kebijakan pengalihan payroll ASN secara menyeluruh.
Menurut SPBPDSI, perubahan sumber dana BPD dapat memberikan efek berantai mulai dari likuiditas, biaya dana, penyaluran kredit, kualitas aset, laba, hingga kondisi tenaga kerja.
Serikat pekerja berharap pemerintah tetap memperhatikan keberlangsungan BPD dan para pekerjanya dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan sistem penyaluran gaji ASN.
(Redaksi)
